Rekomendasi Muhammadiyah soal Penanganan Corona di Yogyakarta

LIMAPAGI - Perkembangan kasus penularan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah semakin mengkhawatirkan. Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) DIY menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, untuk mengatasi dampak lonjakan kasus Covid-19 di Yogyakarta.

Arif Jamali Muis, dari MCCC DIY menilai perlu diambil kebijakan pembatasan sosial berskala DIY yang lebih ketat untuk menekan atau menurunkan potensi penularan. Pengetatan itu antara lain menekan mobilitas pekerja, memaksimalkan skema kerja WFH (Work From Home) bagi semua ASN di DIY dan pekerja sektor formal lain dalam 1 -2 pekan ke depan, kecuali di sektor-sektor vital.

MCCC DIY meminta agar menghentikan dan menunda semua kegiatan yang potensial menimbulkan kerumunan tanpa terkecuali, termasuk kegiatan pariwisata, pembelajaran tatap muka sekolah, kegiatan sosial dan ritual keagamaan, sampai dengan penularan dapat dikendalikan.

“Kemudian menggelorakan solidaritas dan modal sosial masyarakat, di antaranya aktivasi satgas RT/RW/Dukuh/Desa, disertai sikap sembodo dari Pemerintah dengan tutur atau pelatihan taktis, motivasi, pendampingan satgas komunitas oleh Pemdes/Pemkab dan Pemprov, uwur atau memberi sumberdaya pada komunitas), serta sembur yaitu dengan doa, kebijakan yang kredibel, konsisten, bisa dipercaya,” ujarnya, Selasa, 29 Juni 2021.

"Agar terbangun kesadaran bersama untuk mitigasi yang lebih baik dan solid, melawan segala bentuk hoaks dan pernyataan-pernyataan yang melemahkan kesiapsiagaan masyarakat"

Pada sektor hilir, yang meliputi respons kedaruratan dan penanganan medis, meminta kepada Gubernur memberikan jaminan bagi relawan dan pekerja medis dalam bentuk pemenuhan hak-hak mereka secara tepat waktu. Pemerintah juga perlu menjamin ketersediaan kebutuhan respons medis berupa APD sesuai standar, farmasi/obat-obatan, termasuk kebutuhan oksigen medis yang beberapa waktu belakangan ini kebutuhannya meningkat drastis dan sempat langka.

Arif Jamali Muis meminta Gubernur untuk mengajak insan pers/media massa serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama agar bergerak bersama, berkolaborasi memberikan edukasi, komunikasi risiko yang tepat, sahih, dan argumentatif bagi warga masyarakat. 

“Itu semua agar terbangun kesadaran bersama untuk mitigasi yang lebih baik dan solid, melawan segala bentuk hoaks dan pernyataan-pernyataan yang melemahkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi pandemi ini,” ungkap Arif Jamali Muis.

Terakhir, program vaksinasi diselenggarakan secara lebih massif, merata, dan berkeadilan dengan melibatkan lebih banyak sumberdaya dan modal sosial yang dimiliki DIY. "Keberadaan Puskesmas, Polindes, Bidan Desa serta sumberdya medis/kesehatan di Perguruan Tinggi di DIY agar dimobilisasi untuk akselerasi vaksinasi. Kelompok-kelompok rentan seperti difabel, pekerja sektor informal, perlu mendapat afirmasi sebagai kelompok sasaran vaksinasi di DIY,” ungkapnya.

MCCC DIY kepada pemerintah pusat diminta agar segera mencairkan klaim dari rumah sakit atas penanganan medis yang sudah dilakukan dalam respon pandemi Covid-19, baik untuk tahun 2020 lalu maupun tahun 2021 ini. “Sumberdaya berupa cash flow dibutuhkan rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk pelayanan lebih lanjut,” katanya.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post