KPK Duga Bupati Nonaktif Terima Gratifikasi dari ASN Pemkab Probolinggo

LIMAPAGI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 11 orang saksi terkait kasus yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari, pada Selasa, 12 Oktober 2021.

Pelaksana Tugas (Plt) Jubir Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, pemeriksaan dilaksanakan di Polres Probolinggo Kota, Jawa Timur.

"Seluruh saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh para tersangka yang salah satunya bersumber dari pemberian ASN di lingkungan Pemkab Probolinggo, dan kepemilikian aset berupa tanah di beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo," ungkap Ali dalam keterangannya, Rabu, 13 Oktober 2021.

Baca Juga: KPK Tetapkan Bupati Probolinggo dan Suami Jadi Tersangka Gratifikasi & TPPU

11 orang saksi yang dimaksud adalah tiga orang notaris yakni, Poedji Widajani; I Nyoman Agus Pradnyana; dan Fenny Herawati. Selanjutnya Winda Permata Erianti selaku PNS dan Nuzul Hudan selaku Fungsional Pertama Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo.

Kemudian, Cahyo Rachmad Dany selaku Kasi Evaluasi dan Pelaporan Bidang Jasa Konstruksi & Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo; Ugas Irwanto selaku Kepala Bakesbangpol; dan Taufiqi selakuKabid Mutasi BKD Kabupaten Probolinggo.

Berikutnya, Taupik Alami selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo; Hengki Cahjo Saputra selaku Kadis PUPR Kabupaten Probolinggo; dan Widya Yudyaningsih selaku Subbag Keuangan Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo.

Sebelumnya, KPK menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keduanya juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap lelang jabatan kepala desa.

Awal Mula Kasus

KPK sebelumnya telah menetapkan 22 orang tersangka atas kasus ini. Kasus ini bermula ketika ada pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2021. Namun, kegiatan itu ternyata diundur.

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, maka akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo. Pengusulannya, dilakukan melalui camat. Selain itu, ada persyaratan khusus yakni, usulan nama para penjabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan dari Hasan Aminuddin dalam bentuk paraf pada nota dinas.

Tarif untuk menjadi penjabat kepala desa sebesar Rp20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektar. Mengetahui adanya kekosongan jabatan ini, para pemberi suap kemudian mengajukan proposal usulan nama-nama untuk mengisi posisi jabatan penjabat kepala desa dimaksud.

Mereka juga bersedia menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp20 juta. Hasan Aminuddin diduga memerintahkan para camat untuk membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa yang akan purnatugas. Hasan Aminuddin juga diduga meminta agar kepala desa yang tidak datang menemuinya secara perseorangan, akan tetap dikoordinir melalui camat.

Pada Jumat, 27 Agustus 2021, 12 pejabat kepala desa menghadiri pertemuan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Probolinggo. Diduga, dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada Puput melalui Hasan dengan perantaraan Doddy Kurniawan.

Baca Juga: Kasus Bupati Probolinggo, KPK Dalami Proses Pengusulan Nama Pejabat Kades

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah ASN terduga penyuap, yakni Ali Wafa; Mawardi; Maliha; Mohammad Bambang; Masruhen; Abdul Wafi; dan Kho’im. Dari yang hadir ini, disepakati masing-masing menyiapkan uang Rp20 juta. Sehingga, terkumpul Rp240 juta.

"Untuk mendapatkan jabatan selaku penjabat kepala desa di wilayah Kecamatan Paiton, MR (Muhammad Ridwan) telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp112.500.000 untuk diserahkan kepada PTS (Puput) melalui HA (Hasan Aminuddin)," beber Deputi Eksekusi dan Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu, 4 September 2021.

Axel Joshua Halomoan Raja Harianja
Axel Joshua Halomoan Raja Harianja

Axel joined Limapagi.id since March 2021. Axel has duties as a reporter and assistant editor.

At Limapagi.id, Axel focuses on handling national issues, especially law issues.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.