Novel Baswedan Cs Dipecat Akhir September, Maaf Jokowi Tak Bisa Bantu...

LIMAPAGI - Novel Baswedan dan 56 pegawai KPK lainnya yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi ASN, bakal dipecat secara hormat, 30 September 2021.

Sikap KPK yang bakal memecat 57 pegawainya pun menuai reaksi dari berbagai pihak. Bahkan, berbagai elemen mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi polemik di internal lembaga Antirasuah.

Jokowi pun buka suara. Dia menegaskan tidak bisa ikut campur terkait kisruh di internal KPK, mengingat harus menghormati proses hukum yang sudah berjalan. 

"Kalau itu kewenangan pejabat pembina, harusnya kan itu menjadi tanggung jawab mereka. Saya tidak mungkin mengambil keputusan kalau proses hukum berjalan di MA (Mahkamah Agung) dan di MK (Mahkamah Konstitusi). Jangan semuanya ditarik-tarik ke presiden," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu, 15 September 2021.

Jokowi pun menilai begitulah caranya bernegara dan menghormati regulasi. "Ada penanggung jawabnya, dan proses berjalan sesuai dengan aturan."

MK diketahui sempat menyidangkan perkara uji materi Pasal 69B Ayat (1), dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Aturan itu terkait ketentuan pegawai KPK harus menjadi ASN.

Baca Juga: KPK Respons Putusan MA dan MK soal TWK

Adapun gugatan yang diuji MK diinisiasi KPK Watch Indonesia. Di sisi lain, MA pun mengkaji Peraturan KPK No 1/2021 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.

Akan tetapi, MA menolak gugatan yang diajukan karena pengalihan pegawai KPK menjadi ASN sesuai ketentuan, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya.

Selain itu, salah satu yang telah diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat pengisian jabatan tersebut adalah TWK. Kebijakan itu juga menjadi syarat saat seleksi ASN dan saat pengembangan karier pegawai negeri sipil (ASN). 

"Menolak permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon I Yudi Purnomo dan Pemohon II Farid Andhika. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1 juta," demikian bunyi putusan yang dilansir dari laman resmi MA, 9 September 2021.

Mohamad Ivan Rida
Mohamad Ivan Rida

Experienced Journalist with a demonstrated history of working in the online media industry, such as ANTV, KapanLagi Youniverse, till Indozone. Skilled in Photography, Feature Writing, Computer Hardware, to Online Journalism. Strong media and communication professional with a Bachelor's degree focused in Communication, Journalism, and Related Programs from Institut Ilmu Sosial dan llmu Politik Jakarta.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.