Jokowi Dijuluki "The King of Lip Service", Ini 4 Isi Kritikan BEM UI

LIMAPAGI – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memberi kritikan keras kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut “The King of Lip Service”.

Kritikan BEM UI ini, diunggah melalui akun Twitter mereka dengan menyematkan sebuah meme Jokowi yang memakai mahkota. Tertulis bahwa Jokowi kerap kali mengobral janji manis, namun, kenyataannya sering tidak selaras.

“Katanya (Jokowi) begini, faktanya begitu. Mulai dari rindu didemo, revisi Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan rentetan janji lainnya,” tulis akun @BEMUI_Official, Sabtu, 26 Juni 2021.

Pertama-tama, BEM UI melayangkan sebuah jargon “Demo Dulu, Direpresi Kemudian” di mana mereka mengingatkan kalau Jokowi pernah menyatakan kangen didemo sebab The King of Lips Service ini sebut pemerintah perlu ada yang mengingatkan kalau keliru.

Kenyataannya, menurut BEM UI, terdapat temuan tindakan kekerasan aparat dan pembungkaman negara terhadap aksi protes menolok Omnibus Law di berbagai daerah, termasuk aksi May Day 2021, hingga demo peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini.

Kedua, mereka menyoroti ungkapan Jokowi perihal UU ITE yang dikatakan untuk memberikan rasa keadilan. BEM UI berpendapat, justru kehadian aturan tersebut kian merepresi kebebasan berekspresi dengan kemunculan sederet Pasal karet.

Kemudian, poin ketiga, BEM UI menyinggung pengakuan Jokowi yang sempat bilang ingin memperkuat KPK. Namun, faktanya diklaim justru ada upaya pelemahan lewat revisi UU, kontroversi Ketua KPK Firli Bahuri, sampai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk alih status ASN.

“Semua mengindikasikan bahwa perkataan yang dilontarkan tidak lebih dari sekadar bentuk "lip service" semata,” kicau BEM UI.

Praktik “Lip Service” Jokowi terbaru, berdasarkan kritik BEM UI, saat politikus di bawah naungan PDIP ini menanggapi protes terhadap pengesahan UU Cipta Kerja. Jokowi mengatakan, kalau ada pihak yang tidak sepakat dipersilakan mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

BEM UI melihat, belakangan Jokowi justru meminta MK untuk menolak semua gugatan tentang UU Cipta Kerja.

“Kurang dari setahun sejak disetujuinya UU Cipta Kerja, polemik terkait hal tersebut pun kian memanas. Pernyataan yang kontradiktif dari sosok pemimpin negara kita juga turut memantik kecurigaan publik atas ketidakberesan birokrasi yang menyertainya,” cuit mereka.

“Berhenti membual, rakyat sudah mual!” kata BEM UI.

Ahmad Muhajir
Ahmad Muhajir

Graduated from the Institute of Social and Political Sciences (IISIP), majoring in Political Science.

With a minimum of 6 years experiences as a journalist and freelance writer, he really cares about improving the quality of life of the community.

His previous works cover a wide range of topics such as science, technology, public policy, sports, gaming, or e-Sports.

Now at limapagi.id, Ajir is a reporter who focuses on national issues.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post