Jawaban Sekda soal Permintaan Pemberlakuan PSBB Skala DIY

LIMAPAGI - Muhammadiyah dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) merekomendasikan agar Pemerintan Daerah (Pemda) DIY menerapkan Pembatasan Sosial Berskala DIY. Bagaimana respons Pemda DIY?

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, masukan PSBB Skala DIY menjadi bahan kajian serius dalam rangka menekan penyebaran corona di Yogyakarta. Hanya saja untuk kewenangan pemberlakuan PSBB sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

"Kewenangan PSBB ini yang memutuskan pemerintah pusat. Kami hanya mengusulkan. Sampai saat Pemda DIY belum mengusulkan PSBB," katanya  dalam jumpa pers virtual, Selasa, 29 Juni 2021.

Lebih lanjut Mantan Kepala Disdikpora DIY ini belum bisa memberikan detail soal rencana Presiden Jokowi memberlakukan PPKM Darurat yang rencananya diterapkan mulai 5 Juli 2021. Yang jelas sampai saat ini di DIY masih memberlakukan PPKM Mikro yang berlaku dari 22 Juni sampai 5 Juli 2021.

"Kami hanya mengusulkan. Sampai saat Pemda DIY belum mengusulkan PSBB"

Menurut dia berhubungan sampai saat ini belum ada instruksi dari pusat, Pemda DIY memilih untuk menggencarkan sosialisasi kembali soal prokes dan menambah Bed Occupancy Rate (BOR). Kondisi saat ini BOR semakin hari semakin tinggi.

"Kami sudha koordinasi dengan rumah sakit untuk menambah bed. Beberapa rumah sakit bersedia menambah dengan mengganti bed reguler menjadi bed untuk pasien corona," kata Aji, sapaan akrabnya.

Aji mengungkapkan, penambahan bed juga dilakukan di luar rumah sakit serta penambahan shelter dan mendirikan tenda di kawasan rumah sakit. Dia menyebutkan PDHI di Kalasan bersedia membantu rumah sakit Respati, 13 ICU dan 50 non ICU. "Sedangkan Kota, Pusat Diklat Kemensos, diizinkan shelter, bisa dikembangkan bisa menjadi lapangan," katanya.

Dia mengatakan Pemda DIY mulai Juli akan memberikan bantuan permakanan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri. "Mulai Juli nanti, Dinsos memberikan permakanan," ujarnya. 

KABAR LAINNYA

Discussion about this post