Kemendag Ungkap 31.553 Ribu Depot Air Minum Tak Higienis, Kok Bisa?

LIMAPAGI - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan sebanyak 31.553 unit depot air minum (DAM) tak layak higienitas sanitas pangan (HSP). Dari total 60.272 DAM yang tercatat, hanya 28.719 yang layak.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono mengatakan, dugaan pelanggaran DAM lainnya meliputi alat ultraviolet (UV) yang sebagian besar melewati batas maksimal pemakaian serta hanya 1.183 yang bersertifikat dan 28.719 yang mengantongi sertifikat (HSP) dari 60.272 DAM isi ulang yang tercatat.

Baca Juga: Mendag Prediksi Transaksi E-Commerce akan Dominasi Ekonomi Digital di 2030

“Banyak pula DAM menyediakan galon bermerek dan stok air minum dalam wadah siap dijual yang melanggar ketentuan dan merugikan perusahaan pemilik galon,” kata Veri melalui keterangannya, Rabu 13 Oktober 2021.

Menurut dia, dengan adanya dugaaan itu membuat masyarakat sebagai konsumen dirugikan. Apalagi, higienitas air minum dapat mempengaruhi tingkat kesehatan.

Baca Juga: Sosialisasikan RCEP, Wamendag Dorong Ekspor RI ke Pasar Regional

Veri memastikan pemerintah akan hadir memberikan keamanan dan perlindungan bagi konsumen. Dia juga mengimbau kepada semua orang agar berani melaporkan kepada pihak berjwajib jika terjadi pelanggaran dalam jual beli.

“Di samping pelaku usaha yang bertanggung jawab, konsumen yang cerdas, teliti, serta memahami hak dan kewajiban sangatlah dibutuhkan dalam rangka mewujudkan iklim perdagangan yang baik,” ujarnya.

Di sisi lain, Veri mengatakan, tingkat keberanian masyarakat untuk melaporkan perdagangan yang tidak baik terus meningkat. Ini ditunjukkan dengan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia pada 2020 adalah 49,07 atau berada pada level mampu.

Adapun IKK merupakan parameter bagaimana masyarakat di sebuah negara memiliki tingkat keberanian sebagai konsumen bila merasa tidak puas terhadap produk dan pelayanan atau merasa dirugikan produsen dalam suatu aktivitas jual-beli produk barang atau jasa. IKK Indonesia berada di nilai 41,70 pada 2019 dan 40,41 pada 2018.

“Nilai tersebut menunjukkan bahwa konsumen telah mampu menggunakan hak dan kewajiban konsumen untuk menentukan pilihan terbaik, termasuk menggunakan produk dalam negeri bagi diri dan lingkungannya,” ucapnya.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post