Dituntut 5 Tahun Penjara di Kasus Benur, Edhy Prabowo Kekeh Tak Bersalah

LIMAPAGI - Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan, terkait kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur.

Menanggapi tuntutan tersebut, Edhy Prabowo tetap yakin dirinya tidak bersalah.

"Saya merasa tidak salah dan saya tidak punya wewenang terhadap itu. Saya sudah delegasikan semua bukti persidangan, sudah terungkap tidak ada. Saya serahkan semuanya ke majelis hakim," ujar Edhy di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa, 29 Juni 2021.

Meski begitu, Edhy menegaskan dirinya bertanggung jawab dan tak akan lari atas permasalahan yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Saya tidak bisa kontrol semua kesalahan yang dilakukan oleh staf-staf saya. Sekali lagi, kesalahan mereka adalah kesalahan saya karena saya lalai," ucap dia.

"Keputusan ini, tuntutan ini, akan saya jalani terus sampai besok tanggal 9 (Juli)  kami mengajukan pembelaan, setelah itu ada proses putusan," kata Edhy lagi.

Dalam kesempatan itu, Edhy mengklaim tidak tahu menahu apa yang dilakukan anak buahnya hingga membuat dirinya terjerat kasus korupsi. Dia pun menegaskan, sama sekali tak memiliki niat untuk korupsi.

"Tidak ada niat dari hidup saya untuk korupsi, apalagi mencuri. Saya mohon doa saja proses ini saya jalani. Saya sudah 7 bulan mendekam di (Rutan) KPK, tidak enak, panas, jauh dari keluarga," tuturnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Worotikan mengatakan, Edhy telah menerima suap sebesar Rp27,75 miliar.

Ronald menyampaikan dua pertimbangan yang membuat Edhy dituntut 5 tahun penjara. Hal yang memberatkan, Edhy dianggap tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Terdakwa Edhy selaku penyelenggara negara, yaitu sebagai menteri tidak memberikan teladan yang baik," kata Ronald di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, hari ini.

Sementara hal yang meringankan, Edhy dinilai bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan sejumlah asetnya telah disita.

Ronald melanjutkan, pihaknya meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Edhy dengan membayar uang pengganti Rp9.687.447.219 dan USD 77 ribu.

Apabila Edhy tidak membayar uang pengganti tersebut dalam 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa KPK.

"Dalam hal jika terdakwa tidak mempunyai harta, maka dipidana penjara selama 2 tahun," ucap Ronald.

Selain itu, jaksa KPK menuntut hak Edhy untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut selama 4 tahun. Hak tersebut akan dicabut setelah Edhy selesai menjalani pidana pokok.

"Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP," ujar Ronald.

Dalam kasus ini, jaksa menyatakan Edhy Prabowo menerima suap dari dua sfaf khususnya, yakni Andreau Misanta Pribadi dan Safri, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, Ainul Faqih selaku sekretaris pribadi istri Edhy, Iis Rosita Dewi, dan Siswadhi Pranoto Loe selaku pemilik PT Aero Cipta Kargo.

Andreau dan Safri dituntut 4,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan, Amiril 4,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan, serta Ainul dan Siswadhi dituntut 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post