Tangkal Covid-19 Omicron, Indef Minta Pemerintah Perkuat Dana PEN Kesehatan

LIMAPAGI - Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di bidang kesehatan perlu diperkuat. Hal ini untuk menangkal dampak Covid-19 varian Omicron.

Penguatan tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan alokasi anggaran kesehatan, sehingga terdapat program vaksinasi booster gratis hingga tes Covid-19 gratis bagi masyarakat.

Baca Juga: Salurkan Program PEN, Pemerintah Diminta Sederhanakan Prosedur ke UMKM

"Di negara lain vaksinasi diberikan sampai tiga kali. Itu pun varian Omicron masih tembus di negara-negara Eropa, Australia, dan lain-lain," kata Esther di Jakarta, Senin 10 Januari 2022.

Dengan penguatan anggaran kesehatan terutama untuk mendorong program tes Covid-19 gratis bagi masyarakat, dia memperkirakan anggaran PEN yang dialokasikan sebesar Rp414 triliun akan lebih cepat terserap.

Baca Juga: Pemerintah Diminta Gandeng BPK Optimalkan Program PEN Daerah

Pasalnya di beberapa daerah masih terdapat warga yang tak mampu membayar biaya tes Covid-19. Padahal cukup banyak masyarakat di daerah yang terkena infeksi Covid-19 namun tak terdeteksi karena mahalnya harga tes.

Dalam Program PEN 2022, anggaran bidang kesehatan dialokasikan sebesar Rp117,9 triliun dan akan digunakan untuk testing, tracing, treatment, perawatan pasien Covid-19 dengan cost sharing bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), serta insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah.

Selain penguatan anggaran kesehatan, Esther menyarankan insentif untuk perbaikan usaha bisnis juga harus ditingkatkan untuk mengantisipasi dampak Covid-19 varian Omicron, serta mempercepat penyaluran anggaran PEN mengingat pada tahun 2021 program insentif usaha sangat diminati.

"Sebagian daerah sudah membuka semua bisnis, dan pelonggaran dimana-mana sehingga akan lebih baik jika dibantu dengan insentif," ujarnya.

Ke depan, dia berpendapat strategi penyerapan anggaran PEN pun harus mempertimbangkan prosedur penyerapan anggaran yang tidak berbelit agar prosesnya lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dikutip dari Antara.

KABAR LAINNYA