Wagub DKI Respons Makan di Warteg Wajib Perlihatkan Seritifikat Vaksin

LIMAPAGI - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyambut positif kebijakan yang mengharuskan pengunjung rumah makan seperti warung Tegal (warteg) menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19 selama PPKM level 4.

Menurutnya, kebijakan yang telah dibuat oleh Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata DKI tersebut semata-mata bertujuan untuk kesehatan dan keselamatan warga itu sendiri.

“Pertama soal kebijakan yang telah dibuat Kadis Pariwisata terkait makan di warteg yang harus vaksin semuanya dimaksudkan untuk pastikan kesehatan dan keselamatan warga,” kata Riza, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 31 Juli 2021.

Baca Juga: Anies Bakal Wajibkan Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Berkegiatan di Jakarta

Riza menambahkan, kebijakan tersebut juga diambil untuk mengurangi potensi penyebaran dan penularan, karena pada dasarnya saat pengunjung makan di rumah makan atau warteg mereka pasti tidak menggunakan masker.

“Karena sesungguhnya ketika kita makan tidak ada pilihan, kita pasti buka masker. Ketika buka masker inilah potensi droplet penyebaran virus terjadi. Jadi saya kira kebijakan ini dimaksudkan untuk kurangi potensi penyebaran,” lanjutnya.

Meski demikian, Riza mengimbau masyarakat untuk sementara waktu tidak memilih dine in atau makan di tempat. Dia berharap kepada konsumen rumah makan melakukan take way atau layanan antar untuk menghindari potensi penyebaran Covid-19.

“Namun kita tetap imbau agar makan lebih baik pesan antar untuk kurangi potensi penyebaran Covid-19. Dan Kadis Parekraf buat kebijakan agar yang makan di warteg dan lain-lain harus sudah vaksin,” tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah memperpanjang PPKM level 4 di sejumlah wilayah di antaranya Jabodetabek hingga 2 Agustus 2021. Aturan pelaksanaannya terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Imendagri) Nomor 24 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 dan Level 3 Covid-19 di Jawa-Bali.

Menindaklanjuti keputusan diperpanjangnya PPKM level 4 dan level 3, Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Kepala Dinas PPKUMK DKI Jakarta Nomor 402 tahun 2021 dan Surat Keputusan Kadis Parekraf Nomor 495 Tahun 2021.

Serupa seperti Imendagri Nomor 24 Tahun 2021, dua kebijakan Pemrov DKI baru itu berisi pelonggaran di sektor esensial di Ibu Kota seperti rumah makan.

Baca Juga: Wagub DKI Tepis Ramalan Joe Biden soal Jakarta Tenggelam 10 Tahun Lagi

Dalam pelaksanaannya, pengunjung pedagang kaki lima, warteg, dan lapak jajanan diperkenankan dine in dengan batas waktu maksimal 20 menit. Batas maksimal dine in ditetapkan tiga orang dengan aturan waktu operasional hingga pukul 20.00 WIB.

Namun untuk restoran, kafe, dan rumah makan di dalam gedung atau di dalam mall tidak diperkenankan melayani dine in, hanya diperbolekan take away dan layanan antar dengan batas operasional usaha hingga pukul 22.00 WIB.

Selain itu, pengunjung rumah makan baik yang di dalam atau luar gedung dan mall diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksinasi Covid-19. Tidak hanya pengunjungnya, tetapi pekerja rumah makan juga harus mempunyai sertifikat vaksinasi.

Bagi pengunjung rumah makan di dalam mall yang ingin take away, petugas akan meminta untuk memperlihatkan sertifikat vaksinasi di pintu masuk pusat perbelanjaan. 

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.