Menaker Kantongi Data Subsidi Gaji, Ini Skema Penyaluran Dananya

LIMAPAGI - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah mengantongi 1 juta data calon penerima subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) bagi pekerja/buruh yang berada di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 dan 4.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bantuan kali ini diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga: Gaji di Atas Rp3,5 Juta Berhak Dapat Subsidi Upah, Simak Penjelasan Menaker

"Bantuan juga diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, atau progam bantuan produktif usaha mikro," kata Ida dalam keterangan tertulisnya, Jumat 30 Juli 2021.

Kemudian, terkait dengan mekanisme penyaluran BSU, Ida menjelaskan dana BSU akan berikan langsung ke rekening penerima bantuan, sehingga para penerima BSU dapat langsung melakukan pengecekan melalui sarana aplikasi mobile banking atau mengunjungi kantor cabang bank penyalur, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Baca Juga: Menaker Ida Buka-bukaan soal Subsidi Gaji, Bakal Segera Cair?

Adapun daftar bank penyalur BSU, yaitu Bank Milik Negara yang terhimpun dalam Himbara, Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. Khusus untuk penyaluran dana bantuan kepada pekerja/buruh penerima bantuan di Provinsi Aceh, menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI).

“Bagi penerima bantuan yang belum memiliki rekening di bank tersebut, Kemnaker akan membukakan rekening secara kolektif di Bank HIMBARA dan BSI agar penyaluran dana bantuan dapat lebih mudah, efektif dan efisien,” ujarnya.

Lebih lanjut Ida menyatakan, BSU pada 2021 sedikit berbeda dengan tahun 2020 lalu. Besaran Bantuan subsidi gaji/upah tahun ini adalah sebesar Rp500 ribu /bulan selama dua bulan yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp 1 juta kepada pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan.

Di samping itu, menurut Ida, data calon penerima bantuan bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai kriteria dan persyaratan yang ditentukan oleh Peratura Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021.

“Pemerintah menggunakan BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber data karena dinilai paling akurat dan lengkap, sehingga akuntabel dan valid dipergunakan oleh Pemerintah sebagai dasar pemberian bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran,” tuturnya.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.