Ini Ancaman Kemenkes ke Faskes yang Tak Patuhi Tarif Baru PCR

LIMAPAGI - Dirjen Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir mengatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal menindak tegas Fasilitas Kesehatan (faskes) yang tidak mematuhi ketentuan terbaru tarif Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR).
 

“Bagi Rumah Sakit (RS) dan Lab penyelenggara pelayanan Covid-19 yang nakal, maka akan kami tindak tegas dengan diblok hasil pemeriksaannya dari aplikasi PeduliLindungi,” kata Kadir dalam keterangan pers, dikutip pada Minggu, 31 Oktober 2021.

Kadir menyampaikan, tarif baru pemeriksaan RT-PCR telah resmi diberlakukan sejak Rabu, 27 Oktober 2021 kemarin, terumuat dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/1/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR.

“Dengan demikian, seluruh faskes yang melayani pemeriksaan RT-PCR harus menyesuaikan kembali tarif yang diberlakukan,” tegasnya.

Baca Juga: Aturan Baru! KAI Terapkan Syarat Tes PCR KA Jarak Jauh Berlaku 3X24 Jam

Dia memaparkan, dalam surat edaran yang telah ditetapkan, batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR diturunkan menjadi Rp275 Ribu untuk pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp 300 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali.

“Sebagai tindak lanjut, Kemenkes juga sudah mengeluarkan surat nomor SR.04.03/I/3853/2021 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Kepala atau Direktur RS yang memiliki Lab pemeriksaan Covid-19, dan Pimpinan Lab Pemeriksaan Covid-19 seluruh Indonesia,” ujar dia.

Dalam surat tersebut, sambung Kadir, Kemenkes menginstruksikan seluruh RS dan Lab penyelenggara pelayanan Covid-19 untuk menyesuaikan tarif pemeriksaan RT-PCR, serta sanksi bagi faskes yang tidak patuh.

Sebelumnya, ia menerangkan, tarif baru tes RT-PCR ini durasi maksimalnya adalah 1x24 jam dari pengambilan swab.

Baca Juga: Antisipasi Dampak La Nina, Pemerintah Bisa Pakai Dana Bencana dan Hibah

Menurut dia, keputusan menurunkan harga RT-PCR menjadi Rp275 ribu dan Rp300 ribu ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan.

Pertimbangannya, terdiri dari sejumlah komponen jasa pelayanan atau sumber daya manusia (SDM), reagen dan bahan habis pakai (BHP), biaya administrasi, overhead serta lainnya.


 

Ahmad Muhajir
Ahmad Muhajir

Graduated from the Institute of Social and Political Sciences (IISIP), majoring in Political Science.

With a minimum of 6 years experiences as a journalist and freelance writer, he really cares about improving the quality of life of the community.

His previous works cover a wide range of topics such as science, technology, public policy, sports, gaming, or e-Sports.

Now at limapagi.id, Ajir is a reporter who focuses on national issues.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post