Ombudsman Temukan Maladministrasi soal Layanan Penyandang Disabilitas

LIMAPAGI - Ombudsman menemukan adanya potensi maladministrasi pada penyelenggaraan pelayanan publik oleh Polri terhadap penyandang disabilitas khususnya dalam proses penyidikan.

“Belum terpenuhinya akomodasi yang layak pada aspek pelayanan dan sarana prasarana sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan," kata Anggota Ombudsman, Johanes Widijantoro dalam siaran pers, dikutip Limapagi, Selasa 29 Juni 2021.

Johanes megatakan, Ombudsman memperoleh sejumlah temuan usai melakukan kajian singkat atau rapid sssessment mengenai 'Pemenuhan Akomodasi Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyidikan.'

Ombudsman pada kurun waktu April-Mei 2021 melakukan kajian singkat tentang pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di tujuh lokasi yakni Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, Polda Sulawesi Utara, Polda Jawa Tengah, Polda Riau, Polda DIY, Polrestabes Semarang, Polres Kota Manado.

Dia menerangkan, setidaknya ada delapan temuan maladministrasi. Pertama, belum adanya petugas/penyidik di Polri yang memiliki kualifikasi tertentu dalam proses pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas.

“Kedua, kurangnya pemahaman dan sensitivitas penyidik terhadap penyandang disabilitas,” kata dia.

Ketiga, belum adanya standar pemeriksaan dalam penanganan laporan Polisi terkait penyadang disabilitas. Kemudian, belum adanya unit khusus di Polri yang menangani laporan terkait penyandang disabilitas.

Kelima, Kepolisian belum berperan aktif dalam menyediakan pendamping bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, sehingga pada beberapa daerah pendampingan dilakukan oleh keluarga/orang terdekat.

Keenam, belum terpenuhinya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas, seperti belum adanya ruang khusus pemeriksaan bagi penyandang disabilitas serta media atau alat bantu lainnya,

Ketujuh, kurangnya koordinasi atau belum adanya kerjasama antara satuan kerja Polri di daerah dengan Pemda, OPD, jejaring/organisasi disabilitas guna melakukan pendampingan ataupun kerjasama terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada saat berhadapan dengan hukum.

Terakhir, audit menemukan belum adanya anggaran yang dialokasikan khusus terkait pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Polri.

Johanes menambahkan, Ombudsman juga menemukan hambatan dan kendala dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi disabilitas dalam proses penyidikan, di antaranya sebagian besar petugas atau penyidik di Polri belum mengetahui terkait dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas jo Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Sehingga pemenuhan anggaran untuk penyediaan pelayanan maupun sarana prasarana belum maksimal, hal ini mengakibatkan terhambatnya pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas pada pelayanan publik yang diselenggarakan Polri," tutur Jonanes.

Atas temuan maladministrasi ini, Johanes mengatakan telah memberikan saran perbaikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post