Inggris Peringatkan Covid-19 Bakal Infeksi Separuh Penduduk Myanmar

LIMAPAGI - Inggris memberikan peringatan Dewan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa, setengah dari 54 juta populasi masyarakat Myanmar berpotensi terpapar virus Covid-19 dalam dua minggu ke depan, terhitung Jumat, 30 Juli 2021.

"Virus ini menyebar melalui populasi, memang sangat cepat. Dengan beberapa perkiraan, dalam dua minggu ke depan, setengah dari populasi Myanmar dapat terinfeksi Covid," kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward dilansir dari Aljazeera.com Jumat, 30 Juli 2021.

Sebagaimana diketahui, Myanmar berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021. 

Penggulingan pemerintah tersebut  memicu protes dan pertempuran yang meluas antara tentara dan milisi sipil yang baru dibentuk.

Atas kekacauan itu, Amerika Serikat, Inggris dan lainnya telah menjatuhkan sanksi kepada para jenderal untuk segera menghentikan kudeta dan penindasan protes pro-demokrasi di mana ratusan orang telah tewas. 

“Kudeta itu telah mengakibatkan keruntuhan total sistem perawatan kesehatan, dan petugas kesehatan diserang dan ditangkap,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Inggris mendesak Dewan untuk memastikan resolusi 2565, yang menuntut gencatan senjata di zona konflik untuk memungkinkan pengiriman vaksin virus corona yang aman, dihormati di Myanmar.

Adapun infeksi di negara Asia Tenggara itu telah melonjak sejak Juni, menurut data kementerian kesehatan yang dikutip di media pemerintah per Rabu (28 Juli 2021), tercatat ada 4.980 kasus dan 365 kematian yang dilaporkan.

Sementara itu, PBB memperkirakan hanya 40 persen fasilitas kesehatan Myanmar yang masih dapat berfungsi. 

Baca Juga: Isi Konsensus Lima Poin Hasil KTT ASEAN Terkait Kudeta Militer Myanmar

Banyak dokter dan petugas kesehatan bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil yang dimulai setelah kudeta, dan menjadi sasaran militer.

“Untuk mendapatkan vaksinasi Covid yang lancar dan efektif serta memberikan bantuan kemanusiaan, pemantauan ketat oleh komunitas internasional sangat penting,” jelas  Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun, yang berbicara mewakili pemerintah sipil terpilih, mengatakan pada diskusi Dewan Keamanan.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.