Pengusaha soal Mal Ditutup Jam 17.00: Kami Terpukul Lagi! Bisa PHK Lagi

LIMAPAGI – Pemerintah akan kembali memangkas jam operasional pusat perbelanjaan dan mal dari maksimal pukul 20.00 menjadi pukul 17.00 WIB. Upaya ini dilakukan untuk menekan penyebaran pandemi Covid-19.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menilai kebiijakan tersebut dapat dipastikan memukul perekonomian nasional yang saat mulai kembali bergeliat.

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) pun bisa terjadi jika pergerakan ekonomi khususnya di industri ritel kembali terpuruk.

APPBI mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali wacana tersebut, sehingga ekonomi dapat terselamatkan.

Dikatakan, selama ini pengelola mal telah menerapkan protokol kesehatan dengan konsisten dan ketat sehingga tidak menyebabkan klaster baru penyebaran penyakit.

APPBI merasa kebijakan pemangkasan jam operasional ini sangat tidak efektif menekan angka penyebaran virus.

“Saat ini penyebaran telah terjadi di lingkungan dan komunitas yang lebih kecil sehingga pembatasannya harus dengan berbasis mikro dan melakukan penegakan sampai dengan tingkat paling kecil di lingkungan dan komunitas kehidupan masyarakat,” kata Alphonzus kepada Limapagi.id, Selasa 29 Juni 2021.

Alphonzus memastikan semua pengelola pusat perbelanjaan akan taat kepada protokol kesehatan yang telah ditetapkan sepanjang upaya itu efektif meneka angka penyebaran Covid-19.

“Jangan sampai pengorbanan besar dibidang ekonomi menjadi sia-sia akibat kebijakan yang diputuskan tidak efektif untuk mengurangi jumlah kasus positif Covid-19,” kata dia.

Sebelumnya, imbas penyebaran Covid-19 yang terus melonjak membuat pemerintah berencana merevisi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021.

Dalam aturan itu akan diberlakukan pembatasan operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 17.00 WIB, sedangkan restoran yang telah menggunakan sistem take away diizinkan hingga pukul 20.00.

Untuk kapasitas masih sama dengan aturan sebelumnya yakni 25 persen dari kapasitas ruang. Begitu pula dengan kebijakan bekerja di kantor yang diperbolehkan 25 persen dari kapasitas ruangan dan sisanya 75 persen harus bekerja di rumah (work from home/WFH). 

KABAR LAINNYA

Discussion about this post