Setara Institute Bela BEM UI: Kampus Harusnya Fasilitasi Berpendapat

LIMAPAGI - Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan, label 'The King of Lip Service' yang disematkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam unggahan media sosial Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia merupakan bentuk kebebasan berpendapat dan dilindungi undang-undang.

Dia mengingatkan peran mahasiswa sebagai agen perubahan, kontrol sosial dan penjaga moral. Maka dari itu mahasiswa memiliki kewajiban moral untuk melakukan kritik terhadap pemerintah.

"Dengan demikian, kampus seharusnya memfasilitasi hak Konstitusional tersebut dengan menjamin kebebasan akademik para mahasiswanya," kata Ismail dalam keterangan tertulisnya, dikutip Limapagi, Selasa 29 Juni 2021.

Ismail menyayangkan sikap Rektorat UI yang justru melayangkan surat panggilan kepada BEM UI untuk meminta klarifikasi atas unggahan berisi kritik terhadap Jokowi itu. Secara eksplisit, kata dia, justru mencerminkan tindakan pengekangan kebebasan berpendapat mahasiswa.

"Keterangan pihak kampus yang menyebutkan bahwa apa yang dilakukan BEM UI bukan cara menyampaikan pendapat yang benar adalah penyempitan hak-hak Konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat," ujar Ismail.

Menurutnya, substansi kritikan BEM UI tersebut justru mencerminkan realitas politik yang seharusnya dijadikan evaluasi oleh pemerintah. "Pelbagai hal yang disampaikan pemerintah, dalam hal ini Presiden, tentu wajar jika ditagih oleh masyarakat, dalam hal ini mahasiswa," imbuhnya.

Apalagi, kata dia, BEM UI juga mencantumkan berbagai referensi dalam membuat kritikan tersebut, sehingga kritikan tersebut memang ada basisnya. Poin-poin kritikannya pun juga menjadi kritikan organisasi masyarakat sipil terhadap pemerintahan kini, seperti terkait pelemahan KPK dan pasal karet UU ITE serta implikasinya.

"Pihak kampus seharusnya mendukung tindakan-tindakan mahasiswa yang berupaya mengoreksi dan memperbaiki realitas politik yang tidak konstruktif untuk demokrasi, bukan malah sebaliknya," tuturnya.

Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mewanti-wanti bahwa kampus adalah tempat untuk tumbuh dan berkembangnya kebebasan berpikir, berpendapat, dan kemerdekaan pikiran.

"Dengan kondisi demikian, maka kampus seharusnya menjadi tempat untuk pilar-pilar demokrasi. Kritikan-kritikan terhadap pemerintah, justru menjadi cerminan implementasi ilmu yang dipelajari di kampus," pungkasnya.
 

KABAR LAINNYA

Discussion about this post