MAKI Adukan Jaksa Agung ke Jokowi soal Putusan Banding Pinangki

LIMAPAGI - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengadukan Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Musababnya Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga kini tidak mengajukan kasasi atas putusan banding Jaksa nonaktif Pinangki Sirna Malasari yang dikurangi hukuman dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun saja.

"Ini sebagai upaya terakhir karena nampaknya Kejagung tidak mendengar aspirasi masyarakat untuk meminta jaksa mengajukan kasasi atas kortingan putusan banding Pinangki Sirna Malasari yang dirasa mencederai rasa keadilan masyarakat," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulisnya, dikutip Limapagi, Selasa 29 Juni 2021.

Boyamin mengatakan pengaduan dilakukan melalui website milik Kantor Staf Presiden (KSP). Dari aduan yang dibuat, dia lekas berharap Jokowi memerintahkan Burhanuddin guna mengajukan kasasi terhadap putusan banding Pinangki.

"Semoga Presiden mendengar aspirasi masyarakat dan secepatnya memerintahkan Jaksa Agung mengajukan kasasi," tuturnya.

Kendati demikian, Boyamin mengatakan upaya ini bukan diartikan agar Presiden bisa melakukan intervensi hukum. Namun, lebih kepada kewajaran dari rasa keadilan yang belum dipenuhi oleh Jaksa Agung sebagai orang yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

"Upaya ini bukan bermaksud presiden intervensi hukum, namun hal yang wajar karena Jaksa Agung adalah jabatan setingkat menteri yang pertanggungjawabannya kepada presiden," ucapnya.

"Jadi sudah semestinya presiden memberikan perintah kepada Jaksa Agung jika dirasa ada hal-hal yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat," sambungnya.

Seperti diketahui, kuasa hukum Pinangki mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam kasus korupsi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).

Pengadilan Tinggi DKI mengabulkan banding tersebut dengan memotong hukuman mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejagung itu menjadi 4 tahun penjara.

Keputusan dikabulkannya banding diambil oleh ketua majelis hakim Muhammad Yusuf dengan hakim anggota Lafat Akbar, Haryono, Singgih Budi Prakoso, dan Renny Halida Ilham Malik pada Senin, 14 Juni 2021.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp600 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," kata Muhamad Yusuf dalam putusannya Senin, 14 Juni 2021, dikutip Limapagi dalam laman resmi Direktori Putusan MA, Selasa 15 Juni 2021.

Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI dipangkas vonis hukumanya, yaitu Pinangki mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih berusia 4 tahun layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya.  
 

KABAR LAINNYA

Discussion about this post