BPKN: Izin Usaha BRI Life Terancam Dicabut Jika Internal Terbukti Bocorkan Data

LIMAPAGI – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyebutkan PT Asuransi BRI Life terancam dicabut izin usahanya jika terbukti bersalah membocorkan data konsumen. Kendati demikian, sanksi akan dilakukan bertahap sesuai dengan proses penyelidikan.

Ketua BPKN, Rizal Halim, mengatakan perlu dilakukan audit forensik secara mendalam untuk membuktikan perusahaan pelat merah itu bersalah atau tidak

Baca Juga: Hasil Investigasi, BRI Life Klaim Jumlah Kebocoran Data Nasabah Tidak Benar

“Jika terbukti ada keterlibatan pihak internal perusahaan yang membocorkan data, sanksi akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Rizal kepada Limapagi Network, Kamis, 29 Juli 2021.

Ia menambahkan kalau sanksi pidana berupa kurungan penjara juga mengancam individu yang terbukti terlibat jual-beli data pribadi.

“Ada pencabutan izin kalau memang ada persoalan yang berasal dari kelalaian pelaku usaha. Ya tentunya tingkatannya tidak langsung mencabut, ada sanksi administrasi, pembekuan sampai pencabutan izin yang tergantung konteksnya seperti apa,” terangnya. 

Menurutnya, di era disrupsi seperti sekarang risiko kebocoran data melalui sistem digital memang sangat tinggi. Apalagi, dalam sistem ekonomi umumnya data pribadi terintegrasi dengan semua layanan, baik pembayaran, perbankan maupun kesehatan.

Bahkan, kata Rizal, lembaga-lembaga penting negara juga tak luput dari risiko peretasan yang dilakukan oleh oknum tertentu. Dia mencontohkan, markas besar Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) di Gedung Pentagon pun pernah mengalami peretasan.

“Harus dicek dan ditelusuri persoalan kebocoran, murni satu persoalan teknikal atau masalah sistem di BRI Life, ataukah itu kejahatan baik yang dilakukan eksternal maupun internal,” kata dia.

Baca Juga: Kominfo dan BRI Life Duga Ada Celah Keamanan Penyebab Kebocoran Data

Lebih lanjut, Rizal meminta untuk meningkatkan edukasi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) maupun pemangku kepentingan lainnya kepada pelaku usaha maupun masyarakat.

Dari sisi pelaku usaha, penguatan sistem keamanan digital pada layanan yang diberikan wajib dilakukan.

Sedangkan dari sisi konsumen atau masyarakat, diimbau untuk tidak mudah memberikan data-data pribadi kepada orang yang tak berkepentingan.

“Termasuk juga tidak usah mengupload data vaksinasi Covid-19 dan hasil tes PCR ke media sosial karena ini ada data-data pribadinya. Seperti di antaranya nama lengkap, nomor kartu tanda penduduk (KTP) dan alamat tempat tinggal,” pungkasnya.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post