Pemerintah Diminta Evaluasi Program Pemulihan Ekonomi, Ini Alasannya!

LIMAPAGI - Pemerintah diminta mengevaluasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tengah penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pasalnya, program ini belum merepresentasi perkembangan dari kebijakan PPKM Darurat.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, terbatasnya ruang fiskal yang diakibatkan dari tax ratio yang rendah serta menurunnya aktivitas ekonomi menyebabkan implikasi terhadap dana untuk PEN menjadi lebih terbatas.

"Untuk meminimalisir dampak ekonomi, sebaiknya dana PEN terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia ditingkatkan," kata Esther kepada Limapagi, Selasa 20 Juli 2021.

Selain itu, pemerintah juga didorong untuk lebih selektif dalam memilih program yang hendak dijalankan selama penerapan PPKM darurat. Tujuannya, agar kebijakan yang sudah dijalankan dapat berjalan efektif.

"Pemerintah sebaiknya menempatkan sektor kesehatan sebagai program prioritas. Program lainnya sebaiknya tidak dijadikan prioritas," ujar dia.

Di samping menerapkan sektor kesehatan menjadi program prioritas, Esther berpendapat, percepatan realisasi terutama dalam masalah anggaran, dapat menjadi kunci utama dalam mengembalikan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19.

"Alokasi anggaran sektor kesehatan dan percepatan realisasi anggaran seharusnya diprioritaskan," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan untuk menaikan dana program PEN dan Penanganan Covid-19 dari yang sebelumnya sebesar Rp699,43 triliun, kini menjadi Rp744,75 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerinci dana tersebut terbagi ke dalam dana perlindungan sosial naik dari Rp153,86 triliun, mengalami kenaikan menjadi Rp187,84 triliun.

Kemudian dana kesehatan naik dari Rp193,93 triliun naik menjadi Rp214,95 triliun. Selanjutnya untuk insentif usaha tetap sebesar Rp62,83 triliun. Program Prioritas dari sebelumnya sebesar Rp117,04 triliun, kini menjadi Rp117,94 triliun.

Sedangkan untuk dana Dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan korporasi mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar Rp171,77 triliun menjadi Rp161,20 triliun.

"Total perlu tambahan Rp55,2 triliun dan akan refocusing lagi untuk meneliti dan menyisir anggaran baik di Kementerian, Lembaga, dan daerah, supaya diprioritaskan untuk membantu rakyat dan membantu dunia usaha pulih kembali," kata Sri Mulyani dalam keterangannya pada Sabtu, 17 Juli 2021.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.