Sri Sultan HB X Minta KPPU Turut Bangun Struktur Ekonomi yang Sehat

LIMAPAGI - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, ada fakta penyimpangan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Penyebabnya tidak hanya berasal dari perilaku pelaku usaha, tapi juga dari kebijakan-kebijakan yang dirancang pemerintah.

"Saya berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU bisa turut membangun struktur ekonomi yang semakin sehat," kata Sri Sultan HB X di sela peresmian Kantor KPPU Wilayah VII (Yogyakarta dan Jawa Tengah) pada Rabu, 15 September 2021.

Raja Keraton Yogyakarta ini mengatakan, untuk mengantisipasi penyimpangan persaingan usaha, harapannya adanya forum asistensi KPPU. "Jika dimungkinkan, saya mohon ada forum asistensi KPPU bagi para petugas pengadaan serta pelelangan barang dan jasa untuk Pemda DIY maupun kabupaten/kota se-DIY. Tujuannya menghindari terjadinya penyimpangan yang berpotensi timbulnya persaingan tidak sehat,” ungkapnya.

Baca Juga: Temuan KPPU: Harga Oksigen Portable Turun 11,2 Persen

Sri Sultan HB X mengatakan, harapan bisa diwujudkan tanpa diskriminasi, maka persaingan sehat akan meningkatkan efisiensi ekonomi, melahirkan inovasi, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, dan menjamin kesempatan berusaha yang sama. "Untuk mencapai kondisi ini, KPPU bertugas memastikan semua sektor usaha berjalan dan bersaing sehat karena didukung dengan regulasi yang bersih, dan tidak memfasilitasi praktik monopoli,” ujar Ngarsa Dalem, sapaan lain Sri Sultan HB X.

Ngarsa Dalem mengungkapkan, persaingan harus dipandang sebagai hal yang positif dan sangat esensial dalam dunia bisnis. Dengan persaingan, para pelaku usaha akan berlomba terus-menerus memperbaiki produk dan melakukan inovasi untuk memberikan yang terbaik di konsumen.

Baca Juga: KPPU Ungkap Kaltim Kekurangan 20 Ton Oksigen untuk Tangani Covid-19

Ketua KPPU RI, Kodrat Wibowo mengatakan, KPPU di daerah tidak ubahnya dengan KPPU di pusat. Dapat melakukan diskusi, konsultasi, penelitian, sosialisasi hingga pelaporan masyarakat sampai yang berada di tingkat paling bawah sekalipun. "Tugas utama KPPU memang pada pencegahan, namun KPPU juga memiliki wewenang menindak," ungkapnya.

Menurut dia, dengan fungsi pencegahan ini, diharapkan pemerintah di daerah dapat membantu proses harmonisasi regulasi yang di dalamnya memuat nilai-nilai persaingan usaha yang sehat. "Saya juga mendorong jajaran pemerintah daerah untuk tidak sungkan mengajak KPPU berdiskusi terkait penyusunan apapun bentuk aturan dan kebijakan yang terkait usaha atau kegiatan di bidang ekonomi," kata dia.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.