Sri Mulyani: Pembahasan Pajak Jadi Menu Utama KTT G20 di Indonesia

LIMAPAGI - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan urusan perpajakan bakal menjadi menu utama pembahasan di konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Indonesia pada 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 mendatang.

Baca Juga: KTT G20 di Indonesia Usung Tema Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi

Sri Mulyani menyebut pajak merupakan kebijakan yang sangat penting dan prioritas dalam pertemuan G20.

“Reformasi di bidang perpajakan akan menjadi menu utama karena memang ini merupakan salah satu menu prioritas yang penting bagi Indonesia yang sekarang juga sedang melakukan reformasi perpajakan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers tentang Presidensi Indonesia di G-20 Tahun 2022, Senin malam, 14 September 2021.

Ia menekankan pembahasan pajak itu akan terus menjaga kepentingan Indonesia serta negara-negara berkembang.

“Agar di dalam melihat perkembangan dunia, termasuk dengan adanya digital teknologi ini, kita tidak dirugikan tapi mendapatkan manfaat yang maksimal, baik di bidang ekonomi maupun di bidang perpajakan,” tuturnya.

Dijabarkan, hal yang dibahas terkait perpajakan itu adalah seputar tax incentive, tax and digitalization, serta praktek-praktek penghindaran pajak atau tax avoidance terutama berkaitan dengan base erosion and profit shifting (BEPS).

Dibahas pula soal transparansi pajak (tax transparency), pajak dan pengembangan (tax and development) serta kepastian pajak (tax certainty).

Sri Mulyani menyebut G20 memiliki banyak sekali kemajuan di dalam pembahasan mengenai perpajakan global.

Negara-negara sebelumnya sempat saling bersaing sehingga menimbulkan praktek yang merugikan basis pajak di negara tersebut.

Kemudian dilakukan inisiatif agar semua negara bisa menjalankan suatu koordinasi yang memproteksi atau melindungi basis pajak perekonomian suatu negara.

“Ini yang disebut BEPS atau inisiatif di mana G20 menunjuk Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk bisa membuat prinsip-prinsip yang bisa diterima dan dilakukan semua negara, terutama di G20 dahulu lalu dilakukan oleh negara-negara di dunia,” tutur Sri Mulyani.

Baca Juga:  Penerimaan Pajak Digital Capai Rp2,25 Triliun Jelang Semester I-2021

Di dalam perpajakan internasional, forum G20 berhasil melahirkan apa yang disebut Automatic exchange of Information (AEOI) atau pertukaran data secara otomatis untuk keperluan perpajakan.

“Terakhir dalam Presidensi dengan didorong dan didukung oleh anggota-anggota G20, dibahas mengenai pajak sektor digital di mana transaksinya bersifat cross boarder atau melewati batas suatu negara atau perekonomian dan tentu dari sifat pajaknya menimbulkan komplikasi,” singkatnya.

Shanies Tri Pinasthi
Shanies Tri Pinasthi

Shanies is an assistant editor at Limapagi. She handles news around the economy. 

Previously, she was an assistant editor/assistant producer at Warta Ekonomi. 

Shanies started his career in media as an economic and national reporter for data-based media, Validnews.id

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.