Wagub DKI Desak Revisi Perda Penanggulangan Covid-19 Dipercepat

LIMAPAGI - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, urgensi perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan pandemi Covid-19 perlu dipercepat.

"Kita butuhkan revisi Perda 2 (tahun 2020) tentang penanganan Covid ini segera," kata Riza dalam rekaman video yang diunggah melalui akun pribadinya @arizapatria, Kamis, 29 Juli 2021.

Baca Juga: DPRD DKI Sebut Hasil Revisi Perda Covid-19 Dibawa ke Paripurna 29 Juli

Ia menilai, revisi Perda diperlukan sebagai upaya dalam menekan penyebaran virus Covid-19. Hal ini karena, selama ini masih banyak ditemukan warga yang tetap nakal melanggar protokol kesehatan (prokes).

Menurutnya, pemberian sanksi pidana bagi warga yang kembali melanggar prokes dapat memberi efek jera. Apabila kepatuhan warga terhadap prokes meningkat, maka dengan sendirinya kasus positif Covid-19 di Jakarta dapat ditekan.

"Dibutuhkan satu regulasi yang rinci, yang lebih detail, &yang lebih mengikat, yang memastikan seluruh kita, warga Jakarta bisa lebih disiplin (prokes)," paparnya.

Politisi Partai Gerindra ini pun berharap, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI dan Biro Hukum Sekretariat daerah (Setda) DKI Jakarta bisa segera menyelesaikan pembahasan revisi Perda tersebut.

"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa segera disahkan," kata dia.

Ia menambahkan, bila revisi Perda itu disahkan, maka sanksi pidana bagi warga yang melanggar prokes berulang kali dapat diimplementasikan.

"Agar kita bisa mempercepat proses penurunan dan memutus mata rantai dari pada penyebaran Covid-19," imbuhnya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta meminta beberapa pasal dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 direvisi. Salah satunya, yakni Pasal 32A dan 32B terkait pengaturan jenjang sanksi bagi pelanggar prokes selama masa pandemi Covid-19.&

Baca Juga: Wagub DKI: Usulan Revisi Perda Covid-19 Agar Tak Ada Benturan Aparat dan Warga

Denda itu mulai dari sanksi sosial, denda administratif Rp500 ribu sampai Rp50 juta, hingga kurungan pidana maksimal 3 bulan.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post