Menko Airlangga: Pemerintah Pisahkan Data Covid-19 Lokal dengan Kasus Impor

LIMAPAGI - Pemerintah akan memisahkan data kasus Covid-19 lokal dengan kasus impor atau yang berasal dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).

“Dilakukan pemisahan level sementara. Kasus yang terbanyak adalah kasus dari PPLN sehingga tentunya penambahan kasus PPLN ini berbeda dengan kasus penularan lokal,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin 10 Januari 2022.

Baca Juga: Dipasok dalam 6 Bulan, Pemerintah Jual Minyak Goreng Murah Rp14.000 per Liter

PPLN, lanjutnya, akan diberi penilaian berbeda dengan membuat perlakuan khusus pada pintu masuk yakni Bandar Udara (Bandara Soekarno Hatta, Bandara Juanda, Bandara Sam Ratulangi, lalu Pelabuhan Laut Batam, Tanjung Pinang, Nunukan Kalimantan Utara, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Entikong, dan Motaain. Airlangga mencontohkan catatan kasus Covid-19 yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta dan karantina di RSDC Kemayoran tidak akan digabungkan dengan kasus kenaikan Covid-19 di DKI Jakarta.

“Demikian pula di Kepulauan Riau, itu dari pelabuhan laut Batam itu tidak dijadikan satu dengan Kepulauan Riau,” ujarnya.

Baca Juga: Menko Airlangga Targetkan Ratifikasi Perjanjian Dagang RCEP Kuartal I 2022

Lebih lanjut dia menyampaikan, monitoring dari angka reproduksi kasus efektif Indonesia masih di bawah 1 persen yaitu sekitar 0,99 persen. Kasus aktif di luar Jawa-Bali sebesar 36,87 persen atau 2.252 dari kasus nasional yang berjumlah 6.108 kasus. Sedangkan untuk capaian vaksin di beberapa provinsi di luar Jawa-Bali masih di bawah 60 persen, dikutip dari Antara.

“Pemerintah sudah mempersiapkan untuk vaksin booster. beberapa yang sudah mendapatkan EUA (izin penggunaan darurat) dari BPOM yaitu Coronavac PT Bio Farma, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Zifivax,” ucapnya.

KABAR LAINNYA