Menteri PPPA Sambut Baik Pengesahan RUU TPKS Jadi RUU Inisiatif DPR

LIMAPAGI - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga menyambut baik pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani bahwa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bakal disahkan menjadi RUU Inisiatif pada sidang paripurna, 18 Januari 2022.

Ia yakin keputusan pengesahan RUU TPKS menjadi RUU inisiatif sudah sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas, khususnya bagi korban dan penyintas kekerasan seksual.

"Sebuah penantian panjang sejak 2016, di mana para korban harus menanggung penderitaan karena belum ada kepastian hukum bagi para pelaku," ucap Bintang seperti dikutip dalam keterangan resmi, Rabu, 12 Januari 2022.

Baca Juga: Puan Sebut DPR Sahkan RUU TPKS Jadi Inisiatif Pekan Depan

Ia mengatakan RUU TPKS nantinya bersifat lex spesialis, yaitu mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Dengan pengaturan yang khusus maka harmonisasi dengan undang-undang lainnya tidak menemui kesulitan.

Maka dari itu, ia berharap komitmen DPR dan pemerintah serta pihak lain akan terus jalan beriringan saat menyusun RUU TPKS. Karena, di dalamnya terdapat semangat menjaga nilai-nilai masyarakat Indonesia dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Tak hanya itu, menurut dia RUU TPKS bakal menjadi suatu payung hukum bagi penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, pemulihan korban serta peran serta masyarakat menghapuskan kekerasan seksual.

"RUU TPKS sangat dibutuhkan para korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan harkat dan martabatnya," tuturnya.

Baca Juga: Kasus Pencabulan Anak di Setiabudi, DPR Janji Sahkan RUU TPKS

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan RUU TPKS bakal disahkan menjadi RUU inisiatif DPR pada pekan depan atau 18 Januari 2022. Dengan begitu, kata dia RUU TPKS bisa segera dibahas DPR dengan pemerintah.

"Insya Allah, hari Selasa, 18 Januari 2022, akan dapat disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Selanjutnya, akan dibahas bersama-sama dengan pemerintah," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022.

Menurut politikus PDI Perjuangan ini RUU TPKS menjadi prioritas pada Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 DPR. Karena, penyususnan RUU TPKS sudah selesai dibahas di Badan Legislasi.

Pada Selasa, 4 Januari 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly serta Menteri PPPA Bintang Puspayoga segera berkoordinasi dengan DPR untuk membahas RUU TPKS.

Baca Juga: Jokowi Perintahkan Pengesahan RUU TPKS, Apa Respons Menteri PPPA DPR?

Pasalnya, menurut dia RUU TPKS mandek sejak proses pembentukan pada 2016. Padahal, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, terutama perempuan perlu menjadi perhatian bersama dan mendesak harus segera ditangani.

Agar ada langkah-langkah percepatan, ia juga meminta Gugus Tugas Pemerintah segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah terhadap draf RUU TPKS yang sedang disiapkan oleh DPR.

Sehingga, kata dia proses pembahasan RUU TPKS antara pemerintah dan DPR akan lebih cepat masuk ke pokok-pokok substansi. Sehingga, menurut Jokowi kepastian hukum dan jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual segera hadir.

KABAR LAINNYA