Catat! Layanan Administrasi Kependudukan Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

LIMAPAGI - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk) tidak perlu sertifikat vaksinasi Covid-19.

Pengurusan layanan adminduk,  kata Zudan taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada penambahan persyaratan baru.

Menurutnya, penambahan syarat dalam pengurusan layanan adminduk di masa pandemi, seperti sertifikat vaksinasi Covid-19 justru dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

“Analoginya, seperti telur dengan ayam mana yang lebih dahulu, karena untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 penduduk juga harus sudah memiliki NIK,” ujar Zudan saat memberikan paparannya di acara KEPOin DESA, dikutip dari kanal Youtube @TV DESA, Rabu, 28 Juli 2021.

Baca juga: Anggota DPR Covid-19 Isoman Gratis di Hotel Bintang 3, Begini Fasilitasnya

Apalagi, lanjut Zudan, saat ini pemerintah tengah menggenjot persentase vaksinasi sebesar 80 persen guna terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity.

Alih-alih mempersulit masyrakat, pihaknya justru ingin turut serta dalam upaya pemerintah mempercepat program vaksinasi dengan memberikan layanan adminduk yang cepat dan mudah.

"Apalagi, animo masyarakat tengah tinggi untuk mendapatkan vaksi sehingga di berbagai daerah jumlah vaksinatornya pun perlu ditambah untuk  mengimbangi jumlah pemohon vaksinnya," imbuh Zudan.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan sertifikat vaksinasi dapat menjadi syarat dalam mengurus layanan adminduk.

“Aturan tersebut bisa diterapkan, namun nanti bila persentase vaksinasi sudah 80 persen sebagai upaya kita untuk mengejar sisa penduduk yang belum mau divaksin. Apa pun itu, kita akan melihat perkembangannya,” katanya.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post