ELSAM Kritik Aksi Polisi di Acara TV: Main Geledah Tak Hormati Privasi

LIMAPAGI - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai aksi polisi menggeledah seseorang dalam tayangan televisi berpotensi melanggar aturan. Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar mengungkap aksi polisi tersebut masuk pelanggaran privasi.

Wahyudi salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 30 UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan, adalah akses ilegal terhadap sistem elektronik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak.

"Artinya, setiap perbuatan mengakses sistem elektronik yang berada di bawah penguasaan orang lain secara sengaja dan tanpa hak merupakan tindak pidana. Pertanyaannya, apakah polisi memiliki hak untuk mengakses sistem elektronik seseorang dalam suatu tindakan penggeledahan?" ujar Wahyudi dikutip Limapagi dari laman ELSAM, Selasa 19 Oktober 2021.

Baca Juga: Nekat Nongkrong Bareng di Rembang, Siap-siap Dibubarkan

Menurut Wahyudi, penggeledahan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik, termasuk penyidik kepolisian.&

Penyidik dapat memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang sesuai Pasal 32 KUHAP. Upaya ini hanya dilakukan dalam dua kondisi, yakni tertangkap tangan atau adanya izin dari ketua pengadilan negeri setempat.&

Wahyudi mengatakan agar tindakan penggeledahan lawful sebagai bagian dari proses penyidikan, maka terlebih dahulu ada perbuatan pidana atau dugaan tindak pidana yang tengah disidik. Sebab, penggeledahan menjadi salah satu upaya paksa terhadap tersangka, dalam rangka pencarian alat bukti.

"Oleh karena itu tindakan polisi menggeledah secara paksa seseorang di tengah jalan, dan bukan bagian dari proses penyidikan, dapat dikatakan sebagai tindakan sewenang-wenang terhadap privasi seseorang," ujar Wahyudi.

Selain bermasalah dalam kacamata hukum acara, kata Wahyudi, tindakan polisi menyamakan identitas dan telepon genggam adalah kekeliruan. Tindakan pembukaan terhadap isi dari telepon genggam, baru dianggap sesuai dengan hukum (lawful), jika dilakukan untuk tujuan penyidikan setelah adanya dugaan tindak pidana

Baca Juga: Polisi Bubarkan Puluhan Anak Nongkrong Saat Razia Crowd Free Night

Wahyudi menuturkan apabila mengacu pada Pasal 26 UU ITE, telah diatur dan dijelaskan soal kewajiban menghormati dan melindungi hak atas privasi seseorang dalam hukum Indonesia.&

Sementara dalam lingkungan Kepolisian, kata Wahyudi, ketentuan Pasal 32 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 telah mengatur perihal perlunya memastikan perlindungan hak atas privasi dalam tindakan penggeledahan terhadap orang dan tempat/rumah.&

"Dikatakan bahwa petugas wajib meminta maaf dan meminta kesediaan orang yang digeledah atas terganggunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan, dan kedua petugas dilarang melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah," ujar Wahyudi.&

Wahyudi menegaskan Pasal 38 Peraturan Kapolri mengatur kewajiban anggota Polri untuk menghormati martabat dan privasi seseorang. Sedikitnya ada 12 ketentuan dalam peraturan ini yang menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak atas privasi dalam kerja kepolisian.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post