Rahmat Gobel Kritisi Proyek Kereta Cepat Tetap Melintas Gunakan APBN

LIMAPAGI - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, mengkritik langkah pemerintah yang mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Menurut Gobel, ini proses bisnis yang biasa saja, namanya business to business. Sehingga, jangan memaksakan diri dengan meminta dana dari APBN.
 

“Soal kereta cepat biar kita serahkan ke investornya. Ini sesuai dengan ide awal yang berprinsip business to business,” kata Gobel dalam keterangan pers, dikutip Limapagi pada Minggu, 31 Oktober 2021.

Baca Juga: Trainset Kereta Cepat Jakarta Bandung Bernuansa Komodo Sudah Rampung, Kayak Apa?

Gobel mengatakan, pihaknya meminta agar pemerintah berfokus pada prioritas penggunaan anggaran saat ini, yaitu untuk penanganan pandemic Covid-19, pemulihan ekonomi, dan pembangunan ibukota negara baru.

“Pemerintah harus konsisten dengan skema pembangunan yang sejak dari awal sudah diputuskan. Pembengkakan biaya, seharusnya diserahkan ke perusahaan konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC),” ujarnya.

Dia menerangkan, konsorsium KCIC ini terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII.

“Jadi, jika terjadi pembengkakan biaya maka diserahkan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Dan kalau ada perusahaan yang tidak mampu menyetorkan biaya tambahan maka sahamnya terdelusi dengan sendirinya,” tandas dia.

Sebelumnya, langkah pemerintah mengalokasikan ABPN untuk proyek ini telah termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Awalnya, pemerintah menyetujui pembuatan kereta cepat itu tidak bakal memakan APBN karena menganut skema business to business. Namun, hingga saat ini anggaran pembangunan terus membengkak.

Baca Juga: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Capai 79 Persen, Kapan Kelarnya?

“Yang pasti, hingga kini sudah bengkak dua kali. Kondisi ini sudah berkebalikan dengan tiga janji semula serta sudah lebih mahal dari proposal Jepang. Padahal, dari segi kualitas pasti Jepang jauh lebih baik,” terangnya.

Nilai Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menuai kritik banyak kalangan, karena nilai investasinya bengkak dari prakiraan awal Rp86,5 Triliun menjadi Rp114 triliun. Pemerintah berencana menutup dana yang menggelembung tersebut dengan menggunakan APBN. 

 

Ahmad Muhajir
Ahmad Muhajir

Graduated from the Institute of Social and Political Sciences (IISIP), majoring in Political Science.

With a minimum of 6 years experiences as a journalist and freelance writer, he really cares about improving the quality of life of the community.

His previous works cover a wide range of topics such as science, technology, public policy, sports, gaming, or e-Sports.

Now at limapagi.id, Ajir is a reporter who focuses on national issues.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post