Terjerat 2 Perkara Suap, Ini Awal Mula Kasus yang Menjerat Wali Kota Bekasi

LIMAPAGI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sembilan orang tersangka terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Salah satu tersangka adalah Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, kasus ini bermula ketika Pemkot Bekasi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran Rp286,5 miliar.

"Ganti rugi dimaksud di antaranya pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar, pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar, dan melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai Rp15 miliar," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Januari 2021.

Baca Juga: KPK Tetapkan 9 Orang Tersangka Suap, Termasuk Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Firli menyampaikan, atas proyek-proyek tersebut, Rahmat Effendi diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta, intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud, serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan.

"Sebagai bentuk komitmen, tersangka RE (Rahmat Effendi) diduga meminta sejumlah uang kepada pihak yang lahannya diganti rugi oleh Pemerintah Kota Bekasi, di antaranya dengan menggunakan sebutan untuk 'Sumbangan Masjid'," beber Firli.

Firli melanjutkan, pihak-pihak tersebut kemudian menyerahkan sejumlah uang melalui perantara orang-orang kepercayaan Rahmat Effendi, yaitu Jumhana Lutfi (JL) selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi yang menerima uang Rp4 miliar dari Lai Bui Min alias Anen (LBM) selaku pihak swasta.

Kemudian Wahyudin (WY) selaku Camat Jatisampurna menerima uang Rp3 miliar dari Makhfud Saifudin (MS) selaku Camat Rawalumbu.

"Dan mengatasnamakan sumbangan ke
salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga RE (Rahmat Effendi) sejumlah Rp100 juta dari SY (Suryadi selaku Direktur PT Kota Bintang Rayatri)," ucap Firli.

Selain itu, Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di Pemkot Bekasi.

Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional Rahmat Effendi yang dikelola oleh
Mulyadi (MY) alias Bayong selaku Lurah Kati Sari. Pada saat OTT dilakukan, kata Firli, uang itu tersisa Rp600 juta.

"Di samping itu juga, terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemerintah Kota Bekasi, RE (Rahmat Effendi) diduga menerima sejumlah uang Rp30 juta dari AA (Ali Amril selaku Direktur PT MAM Energindo) melalui MB (M Bunyamin selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi)," ungkap Firli.

Dalam OTT tersebut, total ada 14 orang yang diamankan, yakni Rahmat Effendi, ASN Pemkot Bekasi, dan pihak swasta. Namun, KPK hanya menetapkan sembilan orang menjadi tersangka. Mereka semua langsung ditahan selama 20 hari ke depan.

Baca Juga: KPK Sita Uang Rp5,7 Miliar saat OTT Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Di antaranya selaku pihak terduga pemberi suap adalah Ali Amril (AA) selaku Direktur PT MAM Energindo (ME); Lai Bui Min alias Anen (LBM) selaku pihak swasta; Suryadi (SY) selaku Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR); dan Makhfud Saifudin (MS) selaku Camat Rawalumbu.

Kemudian sebagai terduga penerima suap adalah, Rahmat Effendi; M Bunyamin (MB) selaku
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi; Mulyadi alias Bayong (MY) selaku Lurah Kati Sari; Wahyudin (WY) selaku Camat Jatisampurna; dan Jumhana Lutfi (JL) selaku
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bekasi.

KABAR LAINNYA