Percepat Realisasi Program PEN, Pemerintah Diminta Integrasikan Data

LIMAPAGI - Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menyebut perlu kecepatan untuk merealisasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satunya dengan dukungan integrasi data.

"Kecepatan realisasi PEN mendesak, dengan perbaikan integrasi data kependudukan dengan penerima bantuan sosial, hingga data tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan daerah," kata Bhima yang juga Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) di Jakarta, Minggu 9 Januari 2022.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Harus Lewati 3 Kondisi Penting Agar Terus Tumbuh

Menurut dia, anggaran PEN 2022 yang fokus pada tiga klaster utama, yakni kesehatan, perlindungan sosial, dan penguatan pemulihan ekonomi adalah tepat. Alokasi PEN, lanjutnya, sebaiknya perlu ditambah, karena melihat pandemi masih menjadi tantangan pada 2022, khususnya dengan adanya kenaikan kasus varian baru.

"Anggaran untuk vaksinasi sebaiknya ditanggung sepenuhnya oleh negara, diambil dari dana PEN," ujarnya.

Baca Juga: Salurkan Program PEN, Pemda Diminta Perkuat Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Begitu juga kesiapan fasilitas kesehatan dan insentif nakes yang perlu mewaspadai adanya kenaikan lonjakan kasus di beberapa daerah. Di sisi lain, tambah Bhima, anggaran PEN untuk belanja perlindungan sosial sangat diperlukan bukan saja akibat belum meratanya pemulihan daya beli masyarakat, tapi karena masih terdapat 19 juta orang pekerja yang terdampak oleh pandemi.

"Sementara itu, ancaman inflasi sepertinya bersifat persisten bukan sekedar temporer. Kenaikan harga kebutuhan pokok akan menghambat pemulihan daya beli, karena semakin rendah pendapatan seseorang maka semakin sensitif terhadap naiknya harga pangan dan harga energi," ujarnya.

Menurut dia, setidaknya anggaran PEN untuk belanja perlindungan sosial pada 2022 dibutuhkan Rp300 triliun, dikutip dari Antara.

KABAR LAINNYA