Revisi Tarif Ekspor Produk Sawit Buat Tingkatkan Daya Saing

LIMAPAGI - Kewajiban eksportir produk kelapa sawit, yaitu pungutan ekspor dan bea keluar secara advalorem, saat ini mencapai 36,4 persen (maksimal) dari harga Crude Palm Oil (CPO).

Menurut Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian Keuangan, Eddy Aburrachman, dengan perubahan tarif sesuai PMK Nomor 76/PMK.05/2021, kewajiban eksportir secara advolerum turun menjadi maksimal di bawah 30 persen dari harga CPO.

"Penurunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk kelapa sawit di pasar internasional," kata dia dalam keterangannya, Selasa, 29 Juni 2021.

Ia menjelaskan bahwa komitmen peningkatan kesejahteraan petani melalui penerapan pungutan ekspor di tahun 2020 dan tahun 2021, terbukti tidak menyebabkan penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani.

Menurut Eddy, harga TBS di tingkat petani mengikuti kenaikan harga CPO, di mana pada bulan Januari-Mei 2021, rata-rata harga TBS di tingkat petani adalah di atas Rp2.000/Kg.

Selain itu, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat.

"Upaya ini dilakukan dengan mengalokasikan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit untuk 180.000 hektare lahan per tahun, dengan alokasi dana untuk tiap hektare lahan yang ditetapkan sebesar Rp30 juta hektare," jelas dia.

Di samping itu, lanjut dia, peningkatan kesejahteraan petani juga diupayakan dengan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), melalui pemberian beasiswa bagi anak-anak dan keluarga petani kelapa sawit, serta pelatihan bagi petani dan masyarakat umum.

Program pengembangan SDM yang diberikan terutama adalah program pengembangan yang sesuai Good Agricultural Practice (GAP) dan menunjang keberlanjutan usaha (sustainability).

Ia menambahkan bahwa penyesuaian tarif pungutan ekspor tetap memperhatikan dukungan terhadap keberlanjutan layanan BPDPKS. Khususnya, dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan program pengembangan SDM, penelitian dan pengembangan, peremajaan sawit rakyat, sarana dan prasarana, promosi, dan insentif biodiesel.

Semua ini dilakukan dengan tetap menjaga akuntabilitas serta tranparansi pengelolaan dan penyaluran dana perkebunan kelapa sawit.

Menurut Eddy, kebijakan penyesuaian tarif pungutan ekspor diambil sebagai komitmen Pemerintah untuk terus melakukan evaluasi, sehingga dapat merespon kondisi ekonomi yang sangat dinamis pada saat ini.

"Semua pihak diharapkan terus mendukung kebijakan pemerintah, karena tujuan akhir dari semua kebijakan terkait kelapa sawit adalah sustainability kelapa sawit, mengingat peranan kelapa sawit yang sangat penting dalam perekonomian nasional," jelas dia.

 

KABAR LAINNYA

Discussion about this post