Penyerapan APBD 2021 Rendah, BPPBJ Bakal Dipanggil DPRD DKI Jakarta

LIMAPAGI - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bakal memanggil pihak Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) terkait rendahnya penyerapan belanja modal dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengatakan salah satu penyebab rendahnya penyerapan belanja modal dikarenakan keterlambatan BPPBJ memulai tender atau lelang pengadaan lahan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Oleh karena itu nanti kita akan panggil BPPBJ,” ujar Rasyidi dalam rapat evaluasi penggunaan APBD 2021 yang dilakukan DPRD DKI bersama Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Selasa, 11 Januari 2022.

Baca Juga: Wagub DKI soal Tunjangan DPRD yang Naik Rp26,42 Miliar

Disebutkan, sepanjang 2021 BPPBJ hanya berhasil merealisasikan penyerapan belanja modal sebesar 78,28 persen atau Rp6,8 triliun dari Rp8,7 triliun. Adapun penyerapan belanja modal tanah pada 2021 hanya terealisasi 77,86 persen.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menilai penyerapan APBD tergantung BPPBJ karena harus ditenderkan. Lambatnya proses lelang di SKPD bakal berdampak bagi penyerapan APBD.

"Nah kalau mereka baru memulainya bulan Juli, itu tidak akan selesai. Makanya tahun ini penyerapannya kecil," katanya.

Baca Juga: Ketua DPRD DKI Peringati HUT Kowal: Srikandi Maritim Penjaga Laut Nusantara

Rasyidi menuturkan, dalam agenda pemanggilan terhadap BPPBJ, Komisi C DPRD DKI Jakarta bakal melakukan evaluasi dan memberikan saran kepada BPPBJ agar persoalan yang sama tidak kembali terulang di tahun 2022.

"Ini yang harus kita dorong, supaya jangan sampai seperti ini lagi,” tutur dia.

KABAR LAINNYA