Jokowi hingga Anies Divonis Bersalah dalam Gugatan Polusi Udara Jakarta

LIMAPAGI - Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, beserta sejumlah pejabat lainnya divonis bersalah dalam gugatan perdata kasus kelalaian lingkungan, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 19 Agustus 2021.

Gugatan itu diajukan 32 orang dari Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta pada 2019. Mereka menganggap Jokowi, Anies, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, serta Gubernur Jawa Barat dan Banten, lalai dalam masalah lingkungan.

Majelis Hakim PN Jakpus pun menyatakan terdakwa telah melanggar hukum terkait penanganan polusi udara. Berdasarkan hasil putusan, presiden wajib menetapkan standar kualitas udara ambien nasional demi keberlangsungan raga masyarakat.

Adapun Menteri Kesehatan dan Gubernur DKI Jakarta, juga wajib menyusun cara mengendalikan polusi udara.

Baca Juga: Peneliti Sebut Polusi Udara Berpengaruh pada Kecerdasan Manusia

"Mengadili dalam provisi, menolak permohonan provisi yang diajukan oleh para penggugat, dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat dan turut tergugat II. Dalam pokok perkara; mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian," ujar hakim ketua Saifuddin Zuhri saat membacakan putusan di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis, 16 September 2021.

Para tergugat melanggar Pasal UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut adalah rincian beberapa sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada para tergugat.

  1. Menghukum tergugat 1 (Jokowi) untuk menetapkan baku mutu udara ambien nasional yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan dan ekosistem, termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
  2. Menghukum tergugat 2 (Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar) melakukan supervisi terhadap Gubernur DKI (Anies Baswedan), Gubernur Banten (Wahidin Halim) , dan Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil), dalam melakukan inventarisasi emisi lintas batas Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
  3. Menghukum tergugat 3 (Menteri Dalam Negeri) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja tergugat 5 (Gubernur DKI) dalam pengendalian pencemaran udara.
  4. Menghukum tergugat 4 (Menteri Kesehatan) melakukan penghitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara di Provinsi DKI yang perlu dicapai sebagai dasar pertimbangan tergugat 5 (Gubernur DKI) dalam penyusunan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara.
Mohamad Ivan Rida
Mohamad Ivan Rida

Experienced Journalist with a demonstrated history of working in the online media industry, such as ANTV, KapanLagi Youniverse, till Indozone. Skilled in Photography, Feature Writing, Computer Hardware, to Online Journalism. Strong media and communication professional with a Bachelor's degree focused in Communication, Journalism, and Related Programs from Institut Ilmu Sosial dan llmu Politik Jakarta.

KABAR LAINNYA

Discussion about this post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.