Potret Terkini Industri Ritel: Sudah Mati! Andalkan Utang dan Nunggak Sewa Tempat

LIMAPAGI Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyebutkan imbas pandemi Covid-19 yang tak kunjung reda membuat industri ritel mati. Sejak ada kebijakan pembatasan aktivitas dan kerumunan, para pemilik mal mencari utang untuk mempertahankan bisnis.

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, mengatakan secara hitung-hitungan ekonomi pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang. Kondisi ini telah berlangsung hampir dua tahun ke belakang.

“Sekarang kalau saya boleh bilang, ritel itu sudah banyak kondisinya secara ekonomi bangkrut. Hitungannya perusahaan sudah bangkrut, tapi owner pinjam sana-sini, tapi tidak bisa tutup karena ongkosnya jauh lebih besar,” kata dia kepada Limapagi.id, Selasa 29 Juni 2021.

Dari penuturan Budihardjo, hingga sekarang masih banyak perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas (PT) kesulitan menjaga arus keuangannya.

“Biasanya mereka memiliki banyak utang pada terhadap perbankan, supplier barang, dan menunggak biaya sewa tempat untuk bertahan hidup,” bebernya.

Budihardjo pun mendesak pemerintah untuk memberikan kebijakan yang konkret agar pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dia mencontohkan, di negara-negara maju pemerintahnya mampu memberikan jaminan hidup kepada karyawan yang terdampak.

“Posisi (karyawan) ada yang dirumahkan, ada yang sifting yang PHK juga ada. Tapi kita masih berusaha buka walaupun rugi,” kata dia.

Ia menambahkan, jika dalam waktu dekat kondisi ekonomi masih belum berubah maka semakin banyak ritel-ritel yang  berguguran. Arus kas hanya mampu bertahan dalam jangka pendek.

Imbasnya, PHK massal dapat terjadi apabila pemerintah tidak memberikan kebijakan yang berarti, termasuk pula pembatasan jam operasional yang kian memberatkan.

“Kan ada sewa yang jangka panjang tiga tahun. Jadi kita buka terus sambil minjam-minjam (modal) itu,” ujarnya.

Sebagai informasi, pemerintah akan kembali memangkas jam operasional pusat perbelanjaan dan mal dari maksimal pukul 20.00 menjadi pukul 17.00 WIB. Upaya ini dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19.

Hal ini dilakukan dengan merevisi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021.

Dalam aturan itu akan diberlakukan pembatasan operasional pusat perbelanjaan hingga pukul 17.00 WIB, sedangkan restoran yang telah menggunakan sistem take away diizinkan hingga pukul 20.00.

Untuk kapasitas masih sama dengan aturan sebelumnya yakni 25 persen dari kapasitas ruang. Begitu pula dengan kebijakan bekerja di kantor yang diperbolehkan 25 persen dari kapasitas ruangan dan sisanya 75 persen harus bekerja di rumah (work from home/WFH). 

KABAR LAINNYA

Discussion about this post