Jakarta – Saat rekapitalusi penghitungan suara Pemilu 2024 belum tuntas, pemerintahan Presiden Joko Widodo yang masih aktif dianggap tak pantas membahas program makan siang gratis dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 26 Februari 2024 dan menyiapkannya dalam APBN 2025. Kritik itu disampaikan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi yang menyebut tindakan Joko Widodo itu makin jauh dari etika politik. “Proses Pilpres 2024 belum juga usai atau belum ada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sementara program makan siang gratis merupakan salah satu program unggulan dari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pembahasan…
Penulis: Redaksi Limapagi
Depok – Penyelidikan perkara dugaan politik uang yang dilakukan calon anggota legislatif (caleg) Partai Gerindra dapil VI Jawa Barat, Haposan Paulus Batubara, dihentikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Depok. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Depok Sulastio mengatakan hal itu terpaksa dilakukan karena tenggat waktu pengumpulan keterangan sudah habis. “Bukan dihentikan, tapi kami kehabisan waktu untuk menyiapkan argumen dan keterangan sesuai permintaan penyidik,” katanya pada hari haru Selasa (27/2).
Bogor – Masyarakat Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengaku resah dengan tingginya harga kebutuhan pokok. Namun yang paling dikeluhkan saat ini adalah harga beras yang belum juga menunjukkan tanda-tanda penurunan. Menurut beberapa pedagang, kenaikan harga beras sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Situasi ini diakuinya cukup memberatkan pedagang dan pembeli.
Depok- Direktur Eksekutif Makara Strategic Insight Resarch, Andre Priyanto mengingatkan, bahaya politik praktis pasca Pemilu 2024, menyusul bergabungnya Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Andre menilai, pengangkatan AHY hanya sebagai salah satu strategi Presiden Joko Widodo untuk memperkuat cengkraman koalisinya. Padahal selama ini, AHY gencar mengkritik pemerintahan Jokowi, terutama terkait kasus Pulau Rempang di Provinsi Kepulauan Riau.
Lebak – Sejumlah warga yang mengatasnamakan masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) 6 Kabupaten Lebak, membuat laporan ke Sentra Gakkumdu Pemilu 2024, atas dugaan penggelembungan suara yang dilakukan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) dan Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Gunungkencana terhadap sejumlah caleg. “Kami atas nama masyarakat Kabupaten Lebak Dapil 6 meminta aparat penegak hukum Polres Lebak dan Kejaksaan yang tergabung dalam Gakkumdu, untuk segera menangani dengan baik dan profesional atas peristiwa pelanggaran hukum UU Pemilu Nomor 7/ 2017 di PPK dan Panwascam Gunungkencana. Kami melaporkan empat orang PPK dan dua Panwascam di Gunungkencana karena melakukan manipulasi data pada hasil pemungutan suara,” kata perwakilan…
Jakarta – Pakar Politik dan Pemerintahan, Prof Ryaas Rasyid mengatakan, polisi harus menangkap Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Hasyim Asy’ari, terkait kecurangan pemilu yang sangat jelas, terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Ryaas mengungkapkan, Hasyim harus mempertanggung jawabkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tidak kredibel dan sarat kecurangan.
Mimika – Wabah virus African Swine Fever (ASF) atau Demam Babi Africa terjadi di kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Kabupaten Mimika drh. Sabelina Fitriani mengatakan penyebaran virus berlangsung sangat cepat. Setidaknya 2.500 ekor babi dari berbagai distrik dilaporkan mati. Bahkan hingga Senin (26/2) hanya satu distrik yang dinyatakan masih bebas dari virus tersebut.
Jakarta – Gerakan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) dan PARA Syndicate mendesak 30 anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk menandatangani persetujuan pengajuan hak angket kecurangan Pemilu 2024. Desakan itu disampaikan GIAD dan PARa Syndicate, mencermati kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif pada Pemilu 2024, termasuk Pilpres 2024.
Jakarta – Korea Selatan menjadi negara yang memiliki daya tarik yang cukup tinggi dalam hal pariwisata. Indonesia juga menjadi target bagi pemerintahan Korea Selatan, terutama karena ketertarikan tinggi masyarakat Indonesia terhadap budaya Korea atau korean wave. Namun tak dapat dipungkiri juga kesulitan untuk menuju ke Korea Selatan, mulai dari visa hingga tingginya harga akomodasi. Itulah yang menghambat kunjungan wisatawan Indonesia ke Korea Selatan.
Jakarta – Compang-camping proses penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum masih berlangsung, pemerintah Joko Widodo menunjukkan sikap politis dan keberpihakannya dengan memasukkan janji Prabowo-Gibran dalam pembahan APBN 2025. Langkah ini menunjukkan bahwa persoalan etika dan kepatutan semakin jadi barang langka di negeri ini. Program makan siang gratis yang dibahas dalam APBN tahun depan membutuhkan dana Rp450 triliun dengan asumsi Rp 15 ribu per anak dengan target 82,9 juta jiwa di seluruh Indonesia dan dilaksanakan bertahap mulai 2025.
