Jakarta – Sebuah pertemuan bertajuk ‘Bongkar, Panggung Rakyat 2023’ di Jakarta, 9 Desember 2023 menghasilkan pernyataan sikap dengan seruan keras berjudul ‘Beraliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia’ dicetuskan oleh Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) ditandatangani 462 orang.
Pernyataan sikap itu disampaikan di dalam panggung akbar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam, 9 Desember 2023. Acara diisi dengan penyampaian orasi dari sejumlah tokoh pro demokrasi, seperti Usman Hamid, Ikrar Nusa Bhakti, Inayah Wahid hingga Faisal Basri.
Pada pernyataannya, ASDI menyatakan bahwa Indonesia menghadapi ancaman serius resesi demokrasi. Ancaman ini tampak dari penyusutan ruang kebebasan publik untuk kritik dan protes, pelemahan pengawasan legislatif dan yudikatif, hingga pelemahan integritas sistem pemilihan umum.
“Akibatnya penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi dan kelestarian alam semakin jauh dari cita-cita Reformasi 1998,” kata Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid.
ASDI berpendapat, kehendak Jokowi untuk terus berkuasa ditempuh dengan melemahkan kebebasan ekspresi, menjauhkan akuntabilitas aparat keamanan, dan mengabaikan penyelesaian pelanggaran berat HAM. Haris-Fatia, Budi Pego, hingga Butet Kertaredjasa adalah sedikit sasaran dari kriminalisasi dan intimidasi penguasa atas kritik. Tak ada keadilan untuk para korban Kanjuruhan dan korban pelanggaran HAM berat. Tak ada kemauan politik Presiden dan para elite politik.
“Presiden melemahkan aktor-aktor politik yang semestinya berperan sebagai check and balance seperti DPR dengan cara memperalat badan penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan MK sebagai senjata kekuasaan eksekutif. Bukan hanya demi mengamankan penguasa dan kroninya, tapi sekaligus menekan siapa pun yang berseberangan. Yang terbaru ialah ancaman terhadap para kepala desa dan intimidasi Presiden Jokowi kepada Ketua KPK Agus Rahardjo,” tambah pegiat antikorupsi Danang Widoyoko.
ASDI memaparkan, hukum-hukum hasil perjuangan reformasi yang pro kepentingan rakyat di bidang anti korupsi dan hak asasi dilemahkan melalui Revisi UU KPK, Revisi UU MK, hingga Revisi KUHP dan UU ITE. Hukum-hukum baru yang anti-kepentingan rakyat seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, justru diperkuat oleh proses cepat, tertutup, dan tanpa partisipasi publik. Yang terbaru adalah RUU DKI Jakarta yang mencuri hak pilih warga atas pemilihan langsung gubernur.
“KPK yang efektif melawan korupsi dan dipuji dunia dikebiri. KPK tak independen dan diperalat. Pimpinan KPK dipilih karena kompromi elit, bukan integritas. Tak heran kini tersangkut korupsi. Integritas sistem pemilu di ujung tanduk. Jelang Pemilu 2024 Presiden tanpa malu bermanuver untuk terus berkuasa lewat rekayasa politik: menjadikan Ketua MK yang juga adik ipar Presiden untuk mengubah aturan konstitusi demi anaknya menjadi Calon Wakil Presiden,” urai aktivis perempuan Nong Darol Mahmada.
Untuk mencegah semakin parahnya resesi demokrasi, maka ASDI menuntut:
- Negara harus memulihkan hak masyarakat dan menghentikan represi aparat kepada warga yang bersuara kritis di bidang hak asasi manusia, lingkungan, hak perempuan/kesetaraan gender, hak-hak adat dan anti korupsi, juga isu keragaman/inklusifitas.
- Negara harus memulihkan penegakan hukum atas korupsi, pelanggaran berat hak asasi, dan kejahatan ekologis yang merusak bumi dan merenggut hak-hak generasi mendatang.
- Memilih pemimpin bangsa dalam seluruh tingkatan yang faham hak asasi, punya integritas tinggi, tidak punya jejak melakukan pelanggaran hak asasi dan berwatak inklusif dan menjunjung kesetaraan.
- Menghentikan segala bentuk penggunaan aparat penegak hukum untuk hal-hal apa pun, kecuali bagi penegakan hukum yang jujur, adil, dan bermartabat.
- Negara harus memulihkan integritas badan pengawas seperti DPR dan stop penyalahgunaan penegak hukum seperti KPK maupun MK demi kepentingan keluarga dan golongan sendiri.
- Menjaga Pemilu jujur, adil, damai, bermartabat dan inklusif.
Untuk itu, ASDI menyerukan :
- Rakyat harus bergerak bersama mencegah politik dinasti dan kembalinya tirani
- Mahasiswa harus segera mengkosolidasikan diri dan mengambil tantangan sejarah untuk berdiri tegak menjadi tonggak Demokrasi dengan menolak kembalinya Orde Baru dan Republik rasa kerajaan.
- Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan