Jakarta – Tim Hukum Nasional (THN) pasangan capres-cawapres AMIN hari ini (27/22) dideklarasikan di Swansa Grand Ballroom, Kuningan, Jakarta Selatan. Tim ini dipimpin oleh Ari Yusuf Amir, advokat senior yang berpengalaman beracara di Mahkamah Konstitusi untuk sengketa Pemilu. Sementara Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2015 Hamdan Zoelva dipercaya menjadi Ketua Dewan Penasihat.
Di tingkat daerah, THN memiliki perwakilan di 33 provinsi. Para ahli hukum yang tergabung dalam THN Timnas AMIN berasal dari berbagai wilayah se-Indonesia. Jumlah THN tersebut mencapai ratusan ahli hukum.
Hamdan menjelaskan deklarasi ini selaras dengan visi misi AMIN untuk membenahi prosedur hukum di Indonesia menjadi benar, jujur, dan adil.
“Kami mengajak seluruh anak bangsa untuk bersinergi dan berperan aktif mengawasi Pilpres 2024, demi melahirkan pemimpin nasional yang bermartabat, bermoral dan tidak cacat konstitusi,” tandas Hamdan.
Ia kemudian membacakan enam poin yang ada dalam naskah deklarasi THN AMIN. Pertama, akan bekerja secara profesional dan sungguh-sungguh dalam mengawal kepentingan hukum pasangan calon (paslon) Anies-Muhaimin.
Kedua, tidak takut menghadapi tekanan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apa pun.
Ketiga tidak akan mentolerir kecurangan sekecil apa pun dan dalam bentuk apa pun demi tegaknya marwah Pemilu dan demokrasi di Indonesia.
Keempat, akan melakukan advokasi pendamping, serta edukasi kepada relawan, saksi dan masyarakat luas, agar segala bentuk kecurangan bisa diantisipasi dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kelima, mengawal dan memastikan seluruh tahapan Pilpres 2024 dilaksanakan dengan prosedur hukum yang benar, jujur, dan adil sebagai komitmen paslon Anies-Muhaimin.
Keenam, mengajak seluruh anak bangsa untuk bersinergi dan berperan aktif mengawasi Pilpres 2024, demi melahirkan pemimpin nasional yang bermartabat, bermoral dan tidak cacat konstitusi..
Berikut nama-nama pengurus THN AMIN:
- Ari Yusuf Amir (Ketua Umum Tim Hukum Nasional AMIN)
- Hamdan Zoelva (Ketua Dewan Penasihat)
- Ni’matul Huda (Ketua Dewan Pakar)
- Muhammad Prasetyo (Ketua Dewan Pengarah)
- Susno Duadji (Wakil Ketua Dewan Pengarah)
- Hotma Sitompul (Dewan Penasihat)
- Ahmad Yani (Dewan Penasihat)
- Eggi Sudjana (Dewan Pakar)
