Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mengatakan ada dugaan perangkat desa mendukung Paslon Capres-Cawapres Prabowo-Gibran perlu menjadi perhatian serius. Sebab, hal tersebut dikhawatirkan berpotensi mendorong ketidaknetralan perangkat desa pada kontestasi politik Pemilu 2024.
Perwakilan Koalisi sekaligus Ketua Badan Pengurus Nasional PBHI Julius Ibrani mengatakan, aksi ribuan perangkat dan kepala desa yang menggelar acara deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, pada Minggu 19 November 2023 di Jakarta menjadi bukti bahwa telah terjadi kecurangan pemilu yang masif dan sistematis.
“Isu potensi dan indikasi tidak netralnya aparatur negara di Pemilu sangat kuat. Jika terus dibiarkan, hal ini berbahaya karena mencederai prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu,” kata Julius dalam keterangan.
Julis menyebut, merujuk pernyataan MC pada acara tersebut yang menyatakan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres no 2 menegaskan bahwa ada pengerahan dan sikap tidak netral dari aparatur negara di level desa.
“Makanya kami bilang ancaman itu juga termasuk apabila ada pemeriksaan dengan pasal-pasal karet terhadap orang-orang yang kritis, terhadap pendukung atau tim dari paslon-paslon lain yang bukan merupakan tim dari si penguasa ini. Nah itu yang kami sebut juga dengan salah satunya adalah kriminalisasi. Itu sudah kami tengarai sejak awal, jadi tahapannya sudah mulai dari membantu hal-hal teknis, lalu pengerahan untuk sosialisasi dan kampanye, dan yang terakhir adalah pengerahan aparat,” katanya.
Seharusnya, perangkat pemerintahan desa tidak terlibat dan menjauhkan diri dari politik dukungan terhadap kandidat presiden. Ketidaknetralan aparat dalam pemilu disebutnya tak boleh terus dibiarkan.
Apalagi, Undang-undang Pemilu dan Undang Pemerintahan Desa secara jelas dan tegas melarang perangkat desa untuk dilibatkan atau terlibat dalam kegiatan kampanye pemilu.
Keterlibatan aparatur desa tidak hanya berpotensi melanggar UU, tapi juga membuat perangkat desa tidak fokus dengan fungsi dan tugasnya dan yang jauh lebih berbahaya adalah berpotensi mendorong polarisasi politik yang mengancam kohesi sosial masyarakat desa.
“Karena itu, di tengah kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai desa, sebaiknya perangkat desa di seluruh Indonesia fokus pada fungsi dan tugasnya yang dimandatkan oleh UU,” jelasnya.
Ia mengatakan, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak untuk mencegah potensi pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu. Baginya ini sangat penting bagi Bawaslu di semua tingkatan untuk menjalankan fungsinya secara efektif dalam mengawasi dan mencegah potensi penggunaan sumber daya dan aparatur negara di semua level untuk kepentingan politik praktis.
Termasuk dalam hal ini adalah merespons dan menindaklanjuti kekhawatiran masyarakat akan adanya indikasi dan potensi deklarasi dukungan perangkat desa terhadap Prabowo-Gibran yang dapat mengarah pada pelanggaran dan kecurangan pemilu yang akan datang.
Pihaknya, juga mendesak agar aparat penegak hukum tidak menggunakan “politik mengancam” kepada kepala desa untuk dimobilisasi pemenangan salah satu kandidat capres dan cawapres.
Menurutnya, politik ancam mengancam kepada kepala desa dengan tuduhan terlibat korupsi misalnya, menjadi hal yang tidak baik dalam penyelenggaraan pemilu yang Jurdil.
Ia meminta para kepala desa harus berani untuk melaporkan jika terdapat politik mengancam kepada mereka untuk memenangkan salah satu kandidat. Praktik politik mengancam kepada kepala desa diduga kuat pernah terjadi dalam pemilihan kepala daerah.
“Dengan kondisi ini pun Bawaslu diberikan kewenangan oleh Undang-Undang tanpa perlu ada pelaporan dari masyarakat dia bisa melakukan pemeriksaan. Dia bisa melakukan penindakan, jadi tidak perlu menunggu masyarakat untuk datang dan melapor,” imbuhnya.
