Jakarta – Ribuan mahasiswa dari seluruh Jawa Timur menggelar “Mimbar Bebas Mahasiswa Bersama Rakyat Selamatkan Demokrasi”. Para mahasiswa tersebut mengaku muak dengan Kepemimpinan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tidak berkeadilan terhadap rakyat kecil.
Mimbar bebas tersebut digelar di Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya, Rabu (15/11). Tidak hanya mahasiswa, sejumlah elemen masyarakat pun ikut turun ke jalan menyuarakan aspirasinya. Turut hadir Prof. Dr. Soetanto Soepiyadi yang merupakan Guru Besar Universitas 17 Agustus.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Jawa Timur, Abi Naga Parawansa menegaskan mimbar bebas ini adalah sebagai bentuk ekspresi kekecewaan rakyat terhadap rezim Jokowi.
“Selama dua periode ini Jokowi menduduki jabatan tersebut banyak tindakan ceroboh dari pemerintahan. Mirisnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan semakin memenjarakan rakyat dalam rangka menjaga kekuasan demi kepentingan nafsu oligarki,” ujar Abi dalam keterangan persnya.
Salah satu yang paling dikritisi oleh aliansi adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimal capres dan cawapres pada tanggal 16 Oktober 2023.
Putusan tersebut menimbulkan munculnya dugaan politik dinasti karena meloloskan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.
“Peristiwa ini semakin membuat masyarakat bingung dan terheran-heran dengan yang terjadi di dalam tubuh pemerintah,” tegasnya.
Dalam kegiatan ini, para mahasiswa juga ikut melakukan aksi pembakaran ribuan lilin serta membagikan selebaran bertuliskan “Lawan Politik Dinasti dan Tolak Pelanggar HAM” kepada para pengemudi kendaraan di depan Universitas dr Soetomo (Unitomo) Surabaya.
“Aksi mimbar bebas yang diisi dengan membagikan stiker memakai topeng Gay Fawkes ini merupakan simbol perlawanan dalam menentang politik dinasti. Aksi pembakaran lilin ini juga menciptakan api pergerakan dalam menyelamatkan demokrasi di Indonesia yang kini sudah dianggap mencederai cita-cita reformasi 1998,” terangnya.
Aliansi Mahasiswa Jawa Timur bersama elemen masyarakat ini juga sepakat mengeluarkan sejumlah seruan, yakni:
- Menentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Menolak Dinasti Politik dengan Mendesak untuk Mereformasi tubuh Mahkamah Konstitusi Guna Mengembalikan Marwah Mahkamah Konstitusi Sejati.
- Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Presiden RI Joko Widodo atas Dugaan Nepotisme yang disinyalir munculnya putusan Mahkamah Konstitusi perkara 90.
- Usut Tuntas Pelaku Pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.
- Mengajak seluruh mahasiswa bersama rakyat Indonesia untuk tidak membiarkan Joko Widodo turun dan pensiun dengan tenang bersama keluarga berkuasanya tanpa pertanggungjawaban dihadapan rakyat Indonesia.