Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman disebut terbukti bersalah dalam memutuskan perkara Nomor 90/PPU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres.
“Iyalah (Anwar Usman terbukti bersalah),” kata Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie, di Gedung MK, Jakarta, Jumat (3/11).
Jimly mengatakan, seluruh proses sidang pemeriksaan pelapor sudah selesai. Menurutnya, seluruh bukti pelanggaran etik Anwar Usman juga sudah lengkap.
“Semua bukti sudah lengkap, baik keterengan ahli, saksi. Apalagi kita sudah ada CCTV segala macam,” ujarnya.
MKMK, kata Jimly, bisa menilai independensi para hakim. Menurutnya, hakim paling bermasalah adalah yang paling banyak dilaporkan, dalam hal ini Anwar Usman.
“Yang paling banyak masalah ya itu yang paling banyak dilaporkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan tiga kemungkinan sanksi etik yang bisa diberikan kepada para hakim MK.
Hal tersebut jika mereka terbukti melanggar etik dalam putusan MK yang mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres.
“Kalau di Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) itu kan jelas ada tiga macam (sanksi), teguran, peringatan, dan pemberhentian,” kata Jimly kepada wartawan seusai menggelar persidangan etik hari pertama di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa (31/10) malam.
MKMK memeriksa empat pelapor dan tiga hakim konstitusi termasuk Ketua MK Anwar Usman pada Selasa kemarin.
