Jakarta – Pakar komunikasi politik sekaligus CEO Nusakom Pratama Ari Junaedi mengatakan akan banyak sekali informasi bohong atau hoaks yang beredar di tahun politik seperti sekarang ini.
Oleh karena itu Ari mangimbau masyarakat untuk tidak langsung menerima mentah-mentah informasi tersebut, tapi juga harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu kebenarannya sebelum disebarluaskan kembali ke khalayak melalui media sosial.
“Banyak informasi yang memang sebetulnya punya manfaat bagi kita semua. Tetapi ada juga informasi-informasi yang belum terverifikasi. Biasanya ini muncul di media sosial. Sehingga banyak masyarakat juga yang bingung mana informasi yang terkategori verifikasi maupun informasi yang terkategori hoax. Oleh karena itu memang kita harus jeli dan cermat melihat, mendengar atau membaca informasi yang muncul saat-saat ini,” kata Ari.
Ari menjelaskan, masyarakat pun bisa menjadi kontrol sosial sekaligus memerangi berita hoaks dengan memberikan klarifikasi atau counter dari berita hoaks tersebut. Selain itu, masyarakay sebaiknya mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti situs pemerintah misalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkaitan dengan informasi Pemilu.
“Tentu informasi yang betul dikeluarkan oleh saluran-saluran informasi resmi dari pemerintah. Dan ini juga mudah diketahui ya, apa yang benar berasal dari Bawaslu atau KPU, ini kan menjadi sumber informasi resmi,” ucapnya.
“Demikian juga ada informasi yang berasal dari Partai Politik. Tentu saja ini bisa menjadi sumber informasi yang terpercaya. Belum lagi dari media-media yang terdaftar di Dewan Pers, misalkan. Ini juga bisa menjadi sumber informasi terpercaya,” sambungnya.
Untuk menjaga situasi tetap kondusif jelang Pemilu, Ari pun berharap agar masyarakat tidak mudah terpancing dengan berita-berita hoaks yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang paling penting, kata Ari, masyarakat harus menyaring dan bisa memilah informasi agar tidak mudah diteruskan jika belum diketahui kebenarannya.
“Nah, sekali lagi menjadi kedewasan kita, sumber informasi itu bisa diproleh dari media-media yang memang resmi terdapat di dewan pers. Kalau radio kan sudah jelas, RRI atau radio swasta. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita semua untuk ikut menciptakan pemilu yang damai. Bukan ikut menjadi provokator gitu ya, menyebarkan informasi tanpa kejelasan, tetapi harus memvalidasi informasi yang dia terima,” imbaunya.
