Jakarta – Litbang Kompas merilis hasil survei terbarunya mengenai putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang baru saja dideklarasikan sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Hasilnya, sebanyak 60,7 persen responden menyebut ada bentuk politik dinasti dalam proses pencalonan Gibran.
Adapun 60,7 persen respon menyatakan “Ya” ketika ditanya terpilihnya Gibran untuk melaju ke Pilpres sebagai bentuk politik dinasti. Sementara itu, 24,7 persen lainnya menyatakan bukan bentuk politik dinasti dan 14,6 persen responden menyatakan tidak tahu.
“Bagaimanapun, wacana soal politik dinasti masih dipandang negatif oleh publik. Sebagian besar responden memandang politik dinasti ini cenderung lebih mengedepankan kepentingan (politik) keluarga dibandingkan kepentingan masyarakat,” kata peniliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, Senin (23/10).
Survei ini dilakukan dengan mengumpulkan pendapat melalui telepon pada 16-18 Oktober 2023 dengan respon 512 orang dari 34 provinsi. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.
Adapun tingkat kepercayaan survei ini yakni 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 4,35 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
Yohan melanjutkan, praktik politik dinasti sudah terlihat ketika Gibran dan menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Kota Solo dan Kota Medan pada tahun 2020 lalu.
Namun, isu itu belum begitu muncul karena keduanya dipilih melalui kompetisi langsung. Meski, pesaing Gibran kala itu berasal dari calon perseorangan yang disebut-sebut sebagai pasangan calon “boneka”, disiapkan khusus melawan Gibran.
Namun, 47,2 persen responden menilai larangan terkait politik dinasti sebagai bentuk membatasi hak politik orang lain. Sementara 41,9 persen lainnya menyatakan sebaliknya. Sedangkan 10,9 persen menyatakan tidak tahu.
Soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia minimal capres-cawapres juga menjadi pandangan negatif responden kepada dinasti Presiden Jokowi.
“Hal ini juga diperkuat dengan reaksi negatif dari sejumlah kalangan, termasuk dari mereka yang sebelumnya menjadi pendukung Jokowi,” ucapnya.
