Jakarta – Pakar komunikasi politik sekaligus CEO Nusakom Pratama Ari Junaedi mengatakan demokrasi Indonesia saat ini ada dititik terendah sepanjang sejarah bangsa ini merdeka.
Hal itu disampaikan Ari menaggapi putusan MK yang menolak seluruh permohonan gugatan batas usia maksimal capres-cawapres.
“Tentu Mahkamah Konstitusi sudah kehilangan marwahnya sebagai garda terakhir penjaga konstitusi yah. Yang jelas MK ini begitu syarat dengan kepentingan politik praktis,” kata Ari, Senin (23/10).
Dengan keluarnya putusan MK tersebut, Ari menilai ke depannya bangsa Indonesia sulit untuk melahirkan pemimpin jujur yang terlahir dari rakyat kecil.
“Ya sekarang ini tantangan demokrasi kehidupan kita sedang berada di titik nadir yang terbawah. Ketika harapan orang orang biasa, rakyat jelata. Sekarang pun saya selalu mengajak mahasiswa saya untuk tidak bermimpi muluk muluk, bahwa yang bisa menjadi presiden kelak adalah keluarga presiden sendiri,” ucapnya.
Publik yang ramai mengaitkan putusan MK tersebut sebagai karpet merah Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi cawapres ternyata terbukti kebenarannya.
Ari pun tidak mempermasalahkan sosok Gibran maju sebagai cawapres, namun dia mengkritisi cara untuk meraih kekuasaan tersebut yang menodai demokrasi.
“Bahwa yang jelas, mungkin kita kalo kepepet kita butuh kopi instan, kopi sasetan. tetapi untuk pemilu tidak bisa instan,” tuturnya.
“Yang jelas perjuangan reformasi yang telah dilakukan oleh sluruh masyarakat dengan taruhan nyawa dan pahlawan pahlawan reformasi, sekarang menjadi titik nol kembali. Bahwa dengan kekuasaan tidak saja dilakukan dengan cara-cara konstitusi tetapi dengan cara pembegalan hukum seperti yang kita lihat dan saksikan di mahkamah konstitusi,” sambungnya.
Ari pun mengatakan bahwa nantinya masyarakat yang akan menjadi hakim sendiri untuk menegakkan demokrasi tersebut. Literasi masyarakat pun dinilai Ari sudah semakin baik lantaran mudahnya mendapatkan akses informasi dari berbagai platform media.
“Nah sekali lagi, bahwa ini menjadi urusan besar ketika integritas bangsa menjadi ukurannya. Kita harus menunjukan cara berpolitik harus beradab, cara-cara hukum harus beradab karna sekali lagi hukum menjadi palang terakir perjuangan demokrasi,” tegasnya.
