Jakarta – Mahfud MD dipilih menjadi bakal calon wakil presiden dari koalisi PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura. Buah kesabaran setelah “prank” jelang Pemilu 2019.
Cerita itu sudah banyak beredar. Kamis, 9 Agustus 2018. Mahfud MD sudah diukur baju putihnya di Istana Negara. Sore itu, Mahfud MD dan timnya menanti di restoran Tesate, Menteng, menanti kepastian pengumuman dirinya sebagai bakal calon wakil presiden Joko Widodo untuk Pemilu 2019.
Namun, pengumuman itu tak pernah terjadi. Hanya berjarak 20 meter dari depan Tesate, Jokowi mendeklarasikan KH Ma’ruf Amin dari Restoran Plataran, Menteng. Mahfud, yang lima tahun sebelumnya menjadi “komandan perang” Prabowo-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014 , urung switch on jadi cawapres Jokowi periode kedua. Konon, ada partai dalam koalisi Jokowi tak mau Mahfud jadi cawapres.
Mahfud menyepi. Tak ikut kampanye Pemilu 2019. Tapi, begitu Jokowi menang pada Pilpres 17 April 2019 dan dilantik di MPR RI pada 20 Oktober 2019, Mahfud dipilih sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam).
Kementerian ini portofolionya mentereng, antara lain membawahi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan instansi lain yang dianggap perlu.
Mahfud menamatkan kuliah S1 nya di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta jurusan Hukum, kemudian melanjutkan S2 Ilmu Politik di Universitas Gajah Mada (UGM). Gelar Doktor Ilmu Hukum Tata Negara diraih Mahfud dari Universitas Gajah Mada.
Mahfud mendapatkan kesempatan pertama kali menjadi menteri di era presiden Gud Dur. Ketika itu, dipercaya untuk menjadi Menteri Pertahanan pada 2000-2001. Saat itu usianya masih 43 tahun. Ia juga sempat menjadi Menkumham, namun jabatan itu hanya diemban selama tiga hari, karena Gus Dur keburu dilengserkan dari posisinya sebagai Presiden RI.
Setelah itu, Mahfud merambah ke legislatif dengan menjadi anggota DPR RI Periode 2004-2009 melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pada 2008, Mahfud terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Tak hanya sekali, ia memegang jabatan itu selama dua periode. Maka, pria 66 tahun ini menjadi politisi langka di Indonesia yang pernah menduduki posisi di tiga trias politika Indonesia.
Sepanjang perjalanannya menjadi Menkopolhukam di era pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Mahfud selalu nyaring.
Terkait RUU Cipta Kerja, Mahfud pernah berucap, “Kalau isi UU diganti dengan PP, diganti dengan perpres, itu tidak bisa. Mungkin itu keliru ketik atau mungkin kalimatnya tidak begitu. Saya tidak tahu kalau ada (aturan) begitu (di dalam draf).”
Soal kondisi HAM Indonesia, Mahfud pernah bilang sudah membaik. Mahfud menganggap bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) sudah membaik sejak era reformasi. Bahkan, ia menyebut, sudah tidak ada lagi kasus kejahatan HAM yang dilakukan oleh aparat hingga kini. “Sejak era reformasi, saat kita menjatuhkan Pemerintahan Orde Baru, perlindungan hak asasi itu harus diakui membaik,” katanya.
Pernah pula Mahfud berkomentar, dokumen yang diserahkan pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman ketika lawatan Presiden Joko Widodo ke Australia pada 10 Februari lalu itu berisi data 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga, Papua, sejak Desember 2018. Namun, menurut Mahfud, dokumen tersebut tidak penting. “Itu anulah, kalau memang ada ya sampah sajalah.”
Mahfud pernah bersuara keras terhadap Kementerian Keuangan. Menurutnya, asus transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan yang telah diumumkan KPK bukanlah barang baru. Kendati demikian, dia menegaskan bahwa kasus yang menjerat mereka berdasarkan laporan hasil analisis (LHA) PPATK belum tuntas ditelusuri seluruhnya, khususnya terkait tindak pidana pencucian uangnya (TPPU). Maka pengusutannya harus tuntas setelah Satgas TPPU ia bentuk.
“Memang ada penjelasan bahwa itu bukan barang baru karena sudah lama jadi tersangka, itu bagian dari tidak tuntas yang akan dituntaskan,” tegas Mahfud.
Hari ini, Rabu, 18 Oktober 2023, Mahfud MD, akademisi kesayangan presiden keempat KH Abdurrahman Wahid itu terus melambung dengan pengumuman dirinya sebagai cawapres Ganjar Pranowo.
