Jakarta – Kementerian Keuangan memberikan penghargaan berupa insentif fiskal bagi kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota yang cepat menurunkan prevalensi stunting.
Pada tahun 2023 insentif fiskal berupa uang diberikan kepada 125 daerah yang terdiri dari 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten yang telah menurunkan stunting secara cepat dan baik.
Penghargaan insentif fiskal yang merupakan prestasi tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting di Istana Wakil Presiden RI di Jakarta, Jumat (6/10/2023).
Menurut Sri Mulyani jumlah daerah yang menerima insentif fiskal itu bertambah dari tahun 2022 sebanyak 90 daerah terdiri dari 20 provinsi, 30 kota, dan 40 kabupaten.
Rakornas Percepatan Penurunan Stunting dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Dalam Rakornas tersebut hadir Kepala BKKBN yang juga Koordinator Percepatan Penurunan Stunting Nasional Hasto Wardoyo, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Melalui akun Instagram @smindrawati menyebutkan anggaran penurunan stunting 2023 di Kementerian dan Lembaga sebesar Rp30 triliun dengan realisasi sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp22,5 triliun atau 74,9 persen.
Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan Pemerintah Pusat memberikan anggaran Penurunan Stunting melalui Transfer Keuangan ke Pemerintah Daerah sebesar Rp16,56 triliun yang terdiri dari Insentif Fiskal sebesar Rp1,68 triliun (IF atas kinerja tahun sebelumnya Rp936 miliar dan tahun berjalan Rp750 miliar). Kedua melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp5,91 triliun (realisasi penyaluran per 30 September 2023 sebesar Rp2,9 triliun atau 49,6 persen. Ketiga, DAK Nonfisik sebesar Rp8,97 triliun (realisasi penyaluran per 30 September 2023 sebesar Rp5,5 triliun atau 61,1%.
“Salah satu kebijakan Dana Desa diarahkan untuk program pencegahan dan penurunan stunting. Anggaran untuk penurunan stunting pada APBD berada di kisaran Rp19,92 triliun dengan realisasi sebesar Rp4,63 triliun,” sebut Sri Mulyani.
Lebih jauh Sri Mulyani menyebutkan terdapat 12 Provinsi Prioritas Penanganan Stunting dimana seluruh Kementerian dan Lembaga bersinergi membantu penurunan.
“Provinsi prioritas penangan stunting akan ditingkatkan menjadi 17 Provinsi agar semakin cepat penurunan,” ujar dia.
Sri Mulyani menyebutkan tahun 2022 angka stunting 21,6% – turun tajam dari tahun 2018 yang sebesar 30,8%.
Presiden Joko Widodo menargetkan penurunan stunting tahun 2024 menjadi 14 persen.
Hal ini perlu kerja sama dan sinergi berbagai pihak untuk menyelamatkan anak-anak balita Indonesia dari stunting. n
