Jakarta- Setelah melakukan kunjungan kerja ke Spanyol dan markas Badan Pangan Dunia (FAO), SYL dikabarkan menjalani pengobatan prostatnya, masih di salah satu negara Eropa.
Awalnya SYL dijadwalkan tiba di Indonesia pada 1 Oktober 2023. Di Eropa, Mentan mengunjungi Screen House hortikultura di wilayah Almeria, Spanyol. Kunjungan tersebut ntOrganization (FAO) untuk menguatkan sektor pertanian lintas negara.
Syahrul Yasin Limpo juga menghadiri Global Conference on Sustainable Livestock Transformation, di Roma, Italia. Indonesia menerima penghargaan dari FAO atas kontribusi dan konservasi pengembangan Plasma Nutfah Sapi Bali selama 13 tahun terakhir, yakni periode 2010-2022.
Selain itu, Syahrul Yasin Limpo juga menggelar pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu. “Tujuan pertemuan ini untuk memperkuat Kerjasama proyek Selatan Selatan dan Triangular atau KSST yang meliputi kawasan pasifik baik di selatan Afrika dan selatan Asia,” kata Mentan.
Dua hari jelang jadwal kepulangannya yang tertunda itulah, Komisi Pemberantasan Korupsi datang menggeledah rumahnya di kompleks menteri Widya Chandra, Jakarta Selatan, dan juga kantor Kementerian Pertanian di Ragunan. Penggeledahan KPK menemukan uang puluhan milar dalam bentuk mata uang asng serta dua belas pucuk senjata api. SYL disebut-sebut sudah berstatus sebagai tersangka, tapi pengumuman resminya tak kunjung disampaikan.
SYL dirumorkan sebagai tersangka karena menerima uang atau gratifikasi dari pejabat eselon di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK menggunakan Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan dalam kasus ini.
Pesan kasus ini sangat terang benderang: Jika KPK mau membuktikan dirinya sebagai penegak hukum yang independen yang tidak bekerja atas “order” pihak tertentu, maka kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Singkirkan praduga bahwa SYL dijerat karena partainya sedang “mengambil jarak” dengan pemerintah.
Berikutnya, jelang masa pendaftaran dan penetapan capres-cawapres pada 19-25 Oktober nanti, “drama-drama” seperti ini akan terus terjadi. Publik harus bijak mencermati dan memberikan dukungan, bahwa sebuah kasus tak bisa dipaksakan. Apalagi mendekati Tahun Politik, saat di mana alasan apapun bisa dijadikan cara menjerat seseorang. Hukum adalah panglima tertinggi bagi kita dalam menyelesaikan berbagai masalah.
