“Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja (gabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran),” kata Puan saat ditemui awak media di kawasan Karet Tengsin, Jakarta, Sabtu.
Jakarta – Hal itu disampaikan Puan untuk merespons kemungkinan partai berlambang banteng moncong putih itu akan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran usai pertemuan Prabowo-Megawati.
Meski begitu, dia menjelaskan kemungkinan PDIP akan bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran akan diketahui usai pertemuan Prabowo-Megawati.
“Nanti baru diketahui setelah pertemuan,” ujarnya.
Sebelumnya, Selasa (17/9), Ketua DPP PDIP Said Abdullah membantah pertemuan presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dilatari oleh faktor kursi menteri yang diincar partainya pada kabinet pemerintahan mendatang.
“Kalau PDI Perjuangan bertemu kemudian dikasih menteri, atau sebaliknya PDI Perjuangan tidak bertemu, tidak dikasih menteri, ngambek, itu tidak ada ceritanya,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Sebaliknya, ia mengatakan bahwa pertemuan kedua tokoh bangsa apabila terealisasi tersebut sebagai wahana merawat moralitas publik.
“Bertemunya ini untuk menunjukkan ke publik, ke kita semua, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan ini tadi, bahwa sebenarnya politik itu merawat moralitas publik. Wahana merawat moralitas publik. Nah, itu penting bagi kedua pemimpin ini untuk bertemu,” ujarnya.
Dia pun menyebut bahwa momentum pertemuan Megawati dengan Prabowo hanya tinggal menghitung hari menjelang pelantikan presiden pada 20 Oktober.
“Insyaallah sebelum pelantikan, Ibu Megawati akan bertemu dengan Bapak Prabowo,” ucapnya.
Dia juga meminta publik agar tidak terburu-buru mengartikan pertemuan Megawati dengan Prabowo sebagai sinyal bahwa partainya akan merapat pada koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.