Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan membutuhkan dana hingga Rp6 triliun. Angka itu sudah mencakup seluruh kebutuhan, mulai tahapan persiapan, implementasi, pengolahan, dan lanjutan. Oleh karena usulan pagu indikatif saat ini Rp4,60 triliun, BPS mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp2,24 triliun kepada Komisi X DPR RI.
“Pada 2026 itu pelaksanaan sensus ekonominya. Setelah itu pasti ada (proses) lanjutan dan pengolahan data. Tadi kami mendapatkan info itu sampai dengan 2028 butuh sekitar Rp6 triliun total,” kata Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.
Ia juga menambahkan, meski pelaksanaan sensus baru akan dilaksanakan pada tahun 2026 mendatang, persiapannya harus sudah dimatangkan sejak tahun 2025. Terlebih metode pengambilan data yang akan digunakan nanti bukan data sampling, melainkan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha secara nasional.
“Kebutuhan untuk persiapan Sensus Ekonomi 2026 saja itu hampir mencapai Rp1 triliun,” imbuh Amalia.
Mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan, ia menjelaskan bahwa adanya teknologi dan digitalisasi tidak serta merta mengurangi durasi pelaksanaan sensus tersebut. Terlebih, paper-based survey masih diperlukan bagi responden tertentu. Di sisi lain, BPS juga bakal mengimplementasikan hybrid survey dengan juga menggunakan metode Computer-assisted personal interviewing (CAPI) dalam proses sensus tersebut.
Tingginya biaya juga disebabkan berbagai survei ekonomi spesifik yang telah terjadwal pada 2025.
“Di antaranya Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Komuter, Economy-Wide Survey (EWS), Metropolitan Statistical Area (MSA), Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura (SOUH), serta Survei Hortikultura Potensi Tahun (SHOPI),” jelasnya.
