Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menolak menanggapi usulan PDI Perjuangan yang menginginkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 dipatok 0%. Ia mengatakan jawaban pemerintah akan disampaikan pekan depan.
“Nanti kami bahas dalam jawaban, nanti ya minggu depan, kan tadi banyak pandangan,” kata Sri Mulyani di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Usulan PDI Perjuangan disampaikan saat Rapat Paripurna mengenai penyampaian pandangan fraksi atas KEM-PPKF 2025 yang diadakan pada hari Senin (28/5) kemarin. Mendapatkan kesempatan pertama berbicara, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan atas rancangan awal APBN yang akan dilaksanakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut.
“Kebijakan defisit pada APBN 2025 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0%,” kata juru bicara fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto.
Edy menjelaskan, tidak sepantasnya pemerintahan lama memberikan beban defisit atas program-program yang belum masuk dalam Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Oleh karena itu, dia meminta belanja negara dioptimalkan untuk belanja rutin. Dia meminta APBN 2025 juga tidak mengalokasikan belanja modal yang berisi proyek-proyek dalam RKP dan RPJMN.
Selain PDI Perjuangan, delapan fraksi lainnya juga menyampaikan pandangan atas KEM-PPKF yang telah disampaikan oleh pemerintah. Rapat akan dilanjutkan dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi di DPR yang akan digelar pada 4 Juni 2024.
