Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V pada tanggal 24-26 Mei 2024 di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Di forum tertinggi kedua setelah kongres inilah PDI Perjuangan akan menentukan sikap politiknya pasca Pemilu 2024.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, membeberkan beberapa isu-isu strategis yang akan dibahas dalam Rakernas besok. Di antaranya tentang Pilkada serentak 2024 hingga sikap partai untuk lima tahun mendatang. Menurutnya, bahasan tersebut lebih penting daripada menentukan posisi PDI Perjuangan dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mendatang.
“Membahas rencana strategis untuk lima tahun ke depan. Apa sih tantangan bagi bangsa ini, baik secara ekonomi, ideologi, budaya, dan sosial, serta pertahanan. Itu jauh lebih penting daripada berkutat soal di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan,” jelasnya di Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari Senin (20/5).
Walaupun dinilai kurang penting, bukan berarti PDI Perjuangan sama mengabaikan bahasan soal posisi terhadap pemerintahan mendatang. Sikap PDI Perjuangan akan diputuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri selaku pemilik hak prerogatif.
“Rakernas tidak dalam forum di dalam pemerintah atau di luar pemerintahan, karena apa, karena itu sudah disepakati itu adalah prerogatif Ibu Ketua Umum,” ujarnya.
Pun soal penyusunan kabinet di pemerintahan mendatang, PDI Perjuangan tidak akan mengintervensi karena itu adalah hak presiden terpiih.
“Penyusunan kabinet itu kewenangan penuh bapak presiden terpilih, Prabowo Subianto. Kami tidak boleh intervensi di situ. Bagaimanapun caranya, tidak bolehlah. Etik harus dibangun oleh kami,” tandasnya.
