Jakarta – Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indotrategic), Ahmad Khoirul Umam, memprediksi PKS akan menjadi oposisi. Hal itu didasarkan belum adanya tawaran dari pemerintahan baru, terutama Prabowo ubianto selaku presiden terpilih, untuk ikut masuk dalam kabinet.
“Besar kemungkinan PKS akan berada di luar pemerintahan. Sikap oposisional itu bukan karena lahir dari refleksi demokratis yang genuine, tetapi memang belum ada tawaran masuk ke dalam pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran,” katanya.
“Melalui sikap Sekjen PKS dan juga sejumlah juru bicaranya yang belakangan menunjukkan sikap ‘wait and see’, mengindikasikan bahwa sebenarnya PKS ingin di-lobby dan membuka pintu untuk kompromi dan negosiasi. Namun, pihak Prabowo tampaknya belum tergerak untuk membukakan pintu bagi PKS,” sambungnya.
Di sisi lain, Umam menilai sindiran Prabowo ketika menghadiri acara PAN (9/5) kemarin ditujukan pada PKS. Saat itu Prabowo mengatakan ‘ada pihak yang minta mahar tapi tidak setia’.
“Besar kemungkinan sindiran itu dialamatkan kepada PKS,” katanya.
PKS sendiri hingga sekarang belum menyatakan langkah politiknya pasca Pemilu 2024, entahkah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan (oposisi). Terkait hal ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan hal itu akan diputuskan dalam Rapat Majelis Syuro yang akan digelar bulan depan.
“Mungkin bulan depan. Tapi nanti akan dikabari. (Jadi oposisi atau tidak) itu akan diputuskan Majelis Syuro ,” kata Mardani kepada wartawan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
