Jakarta – Polisi, aktivis, pegiat sosial dan pemerhati isu perempuan Indonesia berduka. Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tumbu Saraswati tutup usia pada Kamis (25/4/2024) pagi, pukul 09.30 WIB.
Pendiri Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) itu menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta, dalam usia 76 tahun.
Tumbu dikenal sebagai aktivis pro demokrasi ketika rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto berkuasa. Kala itu, Tumbu terlibat langsung dalam upaya menegakkan demokrasi. Salah satunya dengan mendirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI).
Dalam perjalannnya, TPDI pernah menggugat Soeharto dan sejumlah menterinya karena permasalahan dualisme PDI. Gugatan dilancarkan secara serentak di puluhan pengadilan negeri dalam negeri.
Kegiatan rapat dan gugatan TPDI juga dilakukan dengan kucing-kucingan agar tak tercium pengawasan intelijen dan aparat.
Setelah Reformasi, perempuan kelahiran Yogyakarta, 21 April 1948 itu melanjutkan petulangannya di dunia politik. Ia berhasil menembus parlemen DPR RI dari Fraksi PDIP periode 1999-2004 dan 2004-2009.
Selanjutnya, Tumbu dipercaya menjadi Komisioner Komisi Nasional (Komnas) Perempuan periode 2009-2012.
PDI Perjuangan memberikan penghormatan terakhir untuk Tumbu Saraswati. Penghormatan terakhir itu digelar di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis siang. Ada puluhan orang yang menghadiri penghormatan terakhir Tumbu Saraswati. Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat dan Ribka Tjiptaning diutus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto untuk mewakili partai memberikan penghormatan terakhir.
Djarot mengatakan, sebagai seorang politikus senior di PDIP, Tumbu memberikan teladan kepada kader-kader lainnya mengenai ketaatan pada hukum dan konstitusi.
“Ini Beliau, termasuk sebagai kader partai yang konsisten untuk setia dan taat kepada konstitusi. Sebagai seorang advokat senior, itu rujukannya selalu konstitusi,” kata Djarot di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta.
“Kalau melanggar konstitusi, berarti itu enggak benar,” ujar Djarot.
Djarot mengatakan, di hari-hari terakhirnya, Tumbu juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa Pilpres 2024. Tumbu menilai, konstitusi kini telah dibajak untuk melanggengkan kekuasaan.